Pembelajaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Akan Masuk Kurikulum Muatan Lokal Sekolah

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Wacana terobosan Pembelajaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi akan masuk kurikulum muatan lokal di sekolah dan akan ditargetkan oleh DPRD Indramayu pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan pada hari Rabu (23/8).

Pembelajaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

DPRD Indramayu akan mendorong edukasi soal hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) agar masuk dalam muatan lokal pelajaran di sekolah.

Edukasi ini diharapkan bisa tersampaikan kepada anak-anak sedari dini, minimalnya pada anak di tingkat SLTP.

Legislatif menargetkan, wacana muatan lokal tersebut bisa berjalan di tahun 2024 nanti.

Edukasi HKSR Sangat Penting untuk Diajarkan Sejak Dini

Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin mengatakan, sangat menyambut baik audiensi yang dilakukan oleh Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu bersama komunitas orang muda dari dua desa dan dua kampus di Indramayu yang mendorong edukasi HKSR sedari dini.

Ia menilai, edukasi soal HKSR sangat penting untuk menyelamatkan masa depan generasi penerus.

"Ini masukan yang bagus dan akan menjadi fokus kita kaitannya dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi," ujarnya

Memperkuat Pelajaran BK

Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin bersama Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Anggi Noviah (Foto : Selamet Hidayat)

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Anggi Noviah menambahkan, dari hasil audiensi, legislatif sepakat untuk memperkuat pelajaran Bimbingan dan Konseling (BK) dengan edukasi soal HKSR.

Apalagi edukasi HKSR ini, berkaitan pula dengan Perda Ketahanan Keluarga. Edukasi HKSR ini direncanakan akan menjadi muatan lokal daerah Indramayu.

"Kami akan memperjuangkan hak-hak isu perempuan seperti ini lebih tajam lagi dengan Perda yang sedang kita bahas," ujar dia.

Harapan dari Rencana Edukasi HKSR

Anggi menyampaikan, dengan diberi pembelajaran sedari dini, anak-anak diharapkan tidak lagi terjerumus dalam lingkungan yang salah.

Kemudahan dalam mengakses konten-konten yang berbau pornografi pun diharapkan bisa dihindari oleh anak-anak dengan adanya edukasi yang benar di sekolah.

Untuk mematangkan wacana tersebut, pihaknya akan kembali mengundang instansi-instansi terkait lainnya.

Mulai dari Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, Komunitas Orang Muda, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Indramayu.

"Keinginan kami pada tahun 2024 nantinya semua bisa terealisasi dengan baik dan menjadi kurikulum muatan lokal," ujarnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto