Ono Surono Pastikan Korban Longsor di Gunung Kuda Cirebon dapat Bantuan dari Pemprov Jabar

INDRAMAYU, iNews.id - Politikus PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, melakukan kunjungan ke keluarga korban longsor tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Rabu (4/6/2025). 

Dari puluhan korban yang meninggal dunia, dua di antaranya merupakan warga Desa Krangkeng, Kecamatan Srengseng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keduanya merupakan supir dan kernet pengangkut batu.

Baca Juga

Putra Indramayu Kembali Pimpin PDI Perjuangan Jawa Barat

Ono Surono mengatakan, korban Jamaludin (49) dan Wastoni Hamzah (25) menurut pengakuan pihak keluarga, biasanya kalau hari Jumat itu tidak mengambil orderan batu, tapi mungkin sudah firasat pada saat itu berangkat karena ada orderan.

"Atas peristiwa tersebut, kita dari PDIP, bergotong-royong mengumpulkan bantuan dari para kader Legislatif di DPRD Jawa Barat. Alhamdulillah terkumpul 100 juta rupiah," ucap Ono Surono. 

Ono menyebut nantinya bantuan tersebut akan dibagikan kepada 26 korban. Di mana ada 21 orang yang sudah ditemukan dan lima orang yang belum ditemukan, serta ada 11 korban luka-luka.

Baca Juga

Warga Keluhankan Debu dan Jalan Kotor, Ono Surono Stop Galian Ilegal di Indramayu

"Walaupun bantuan tersebut tidak seberapa besarnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa meringankan keluarga korban. Dan kita memastikan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kemarin juga sudah disampaikan," ungkap Ono Surono. 

Informasinya, keluarga korban Jamaludin akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar senilai Rp25 juta, dan saat ini sedang diproses pembuatan rekening. 

"Saya pastikan dan ingin memastikan bahwa bantuan dari pemerintah itu bisa benar-benar diterima dengan baik oleh keluarga korban dan dipastikan juga anak korban mendapatkan beasiswa," terangnya.

Baca Juga

Ono Surono Tinjau Penyaluran Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Indramayu

Lebih lanjut, Ono Surono, sepakat agar tambang batu alam tersebut ditutup secara permanen. Karena dari berbagai macam aspek dan audit lingkungan itu sudah tidak layak, apalagi lagi aspek keamanan dan keselamatan. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto