Sekolah Swasta di Indramayu Menjerit, Ada yang Tak Dapat Satu pun Siswa Baru

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di Kabupaten Indramayu menghadapi krisis jumlah siswa baru pada Tahun Ajaran 2025/2026. Krisis ini diduga kuat sebagai dampak dari kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM), yang memperbolehkan penambahan hingga 50 siswa per rombongan belajar (rombel) di SMA negeri.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat (Kepgub) Nomor: 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS). Meskipun bertujuan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa, kebijakan ini dinilai memberikan tekanan besar terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta.

Baca Juga

Cerita Siswa SMK Fatahillah Indramayu: Meski Cuma Berdua, Kami Tetap Semangat Sekolah

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Indramayu, Wiwin Alfian, mengungkapkan bahwa dari total 29 SMA swasta di Indramayu, hingga akhir pekan ini hanya berhasil menjaring 583 siswa baru. Jika dirata-ratakan, jumlah itu setara dengan hanya sekitar 20 siswa per sekolah. 

"Yang paling banyak menerima 100 siswa, yang paling sedikit bahkan nol siswa," ujar Wiwin, Senin, 21 Juli 2025.

Wiwin juga merinci sejumlah sekolah yang mengalami penurunan paling drastis dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Di antaranya:

- SMAS Islam Attaqwa Kandanghaur – 1 siswa

- SMAS Chandradimuka Kan – 3 siswa

- SMAS MKGR Kertasemaya – 3 siswa

- SMAS NU Indramayu – 0 siswa

- SMAS NU Dukuh Jati – 7 siswa

- SMAS PUI Jatibarang – 4 siswa

- SMAS Maarif Lohbener – 4 siswa

- SMAS PGRI Patrol – 7 siswa

- SMAS Linggajati – 4 siswa

- SMAS PGRI Gabuswetan – 4 siswa

Menurut Wiwin, persoalan serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Jawa Barat.

"Kondisi minimnya siswa baru ini bukan cuma terjadi di Indramayu, tetapi juga di seluruh Jawa Barat. Rata-rata SMA swasta hanya mampu menjaring 25 persen dari total kuota pendaftaran SPMB-nya," jelasnya.

FKSS berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar tidak mengancam keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto