Anggota DPR RI Dedi Wahidi Soroti Kebijakan PPDB Jabar, Sebut KDM Sewenang-wenang

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan Rombongan Belajar (Rombel) dan jalur afirmasi PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah) dalam PPDB 2025 menuai kritik tajam.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi, menyebut kebijakan tersebut bukan hanya merugikan sekolah swasta, tetapi juga melanggar batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kunjungannya ke Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Dedi Wahidi menyayangkan sikap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan pendidikan.

"Bukan hanya swasta yang dirugikan. Tapi KDM itu seperti orang Sunda bilang: Bapak Aing tapi Kumaha Aing. Ya, ditabrak aja semua aturan. Misalnya, soal pengaturan Rombel. Padahal SD-SMP itu urusannya bupati/wali kota. SMA-SMK baru gubernur,” tegasnya.

Dedi Wahidi menyebut, jumlah rombel sudah diatur secara nasional melalui Keputusan Menteri. Untuk SD 28 siswa, SMP 32, dan SMA/SMK 36 siswa per rombel. Namun, menurutnya, kebijakan KDM justru bertentangan dengan aturan pusat dan mengganggu ketentraman serta kenyamanan belajar siswa.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan belajar lima hari sekolah. Ia khawatir penerapan ini akan mematikan pendidikan madrasah di sore hari karena siswa pulang terlalu sore.

“Kalau belajar cuma lima hari, berarti anak-anak pulangnya sore. Akibatnya madrasah ditutup. Padahal itu tempat anak belajar agama. Terima kasih saya ucapkan untuk Bupati Indramayu yang masih menerapkan sistem belajar enam hari, jadi anak-anak masih bisa ikut madrasah di sore hari,” paparnya 

Dedi juga menyinggung kontribusi besar sekolah swasta sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Ia menyayangkan kurangnya apresiasi terhadap peran mereka dalam dunia pendidikan.

"Sekolah swasta yang berjasa sejak sebelum Indonesia merdeka, kurang begitu dihargai," pungkasnya. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto