Ratnawati: Perda Perlindungan Petani Harus Menyentuh Kebutuhan Nyata di Lapangan

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati, menekankan pentingnya pengawasan legislatif agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat diimplementasikan secara nyata.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Ratnawati menyebut Perda tersebut merupakan fondasi penting bagi kemandirian dan kesejahteraan petani Jawa Barat.

Baca Juga

Ratnawati Serap Aspirasi Anak Muda Indramayu soal Pembangunan dan Pemekaran Daerah

“Perda No. 4 Tahun 2018 adalah payung hukum kita. Tugas DPRD, khususnya Komisi III, adalah memastikan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RPPP) berjalan efektif, bukan hanya tertulis di dokumen,” ujarnya, Minggu, 19 Oktober 2025.

Ratnawati juga mengingatkan pentingnya empat keputusan gubernur yang menjadi turunan perda yakni penetapan RPPP jangka panjang, kawasan usaha tani, jaminan pemasaran hasil, dan tim mediasi konflik agraria.

“Empat pilar ini harus dikawal agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani. Terutama jaminan pemasaran dan mediasi konflik lahan yang kerap menjadi persoalan klasik di daerah,” tambahnya.

Baca Juga

DPRD Jabar Perkuat Pengawasan Pengembangan UMKM dan Ekraft, Ratnawati Ungkap Sejumlah Temuan Penting

Ia berharap Pemprov Jabar bersama DPRD dapat memperkuat kolaborasi dengan BUMD agar pemasaran hasil pertanian dan akses permodalan petani semakin terjamin. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto