Kuwu Manggungan Dain Tanggapi Aksi Warga: Ada Salah Paham, Siap Diaudit

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Kepala Desa (Kuwu) Manggungan, Dain, akhirnya angkat bicara terkait aksi ratusan warga yang mendatangi kantor desa untuk menuntut transparansi penggunaan dana desa serta audit terhadap pengelolaan BUMDes.

Ditemui usai aksi berlangsung, Dain menilai unjuk rasa yang dilakukan warganya lebih disebabkan oleh salah paham dalam memahami bentuk transparansi pembangunan yang selama ini telah dilakukan pemerintah desa.

“Intinya, kita selaku pemerintah desa dan masyarakat Desa Manggungan ingin memperbaiki lagi. Jadi di sini ada salah paham mengenai masalah pembangunan dan keterbukaan,” ujar Dain, Selasa, 28 Oktober 2025.

Menurutnya, berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sudah dijalankan secara terbuka, termasuk melalui papan proyek yang dipasang di setiap kegiatan menggunakan dana APBDes.

“Kalau menurut saya, dengan APBDes dan papan proyek itu sudah menjadi bentuk transparansi. Akan tetapi masyarakat kurang memahami bahwa itu juga bentuk keterbukaan,” jelasnya.

Terkait langkah perbaikan ke depan, Dain mengaku akan memperkuat komunikasi publik melalui media sosial desa, agar warga bisa lebih mudah mengakses informasi terkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

“Langkah selanjutnya mungkin lewat media sosial supaya masyarakat lebih tahu. Sekarang kan zamannya medsos,” katanya.

Soal tuntutan warga agar dilakukan audit oleh Inspektorat, Dain menyatakan siap sepenuhnya dan bahkan bersedia mendampingi langsung proses pemeriksaan tersebut.

“Saya siap, kapan pun waktunya. Audit, ayo. Saya siap mendampingi warga untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan pemerintah desa, apakah sesuai dengan APBDes atau tidak,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh laporan dan dokumentasi pembangunan sudah disiapkan secara terbuka. Namun, ia memahami jika sebagian masyarakat masih ingin melihat bentuk keterlibatan yang lebih luas.

“Setiap tahun saya selalu pasang papan proyek sebelum kegiatan dikerjakan. Itu bentuk transparansi. Tapi mungkin masyarakat ingin diajak langsung dalam proses pembangunan, ya kita pahami saja,” pungkasnya. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto