DPRD Jabar: Rumah Susun Solusi Tepat Relokasi Warga Rob di Wilayah Pesisir Indramayu

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Rencana relokasi warga terdampak banjir rob di Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, mendapat lampu hijau dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Meskipun skema anggaran jangka panjang masih dalam tahap pengkajian, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dinilai menjadi solusi paling memungkinkan untuk penanganan darurat saat ini.

Anggota Komisi III sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Hj. Ratnawati, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi internal terkait detail anggaran yang disiapkan Pemerintah Provinsi untuk warga Eretan.

Baca Juga

Ratnawati Serap Aspirasi Anak Muda Indramayu soal Pembangunan dan Pemekaran Daerah

"Kalau untuk BTT, kita memang menganggarkan setiap tahun. Sisa anggaran yang tidak terserap tahun ini akan masuk ke BTT 2025 dan 2026. Jadi kalau Pak Gubernur mengarahkan ke sana (relokasi), secara anggaran dari BTT itu memungkinkan," ujar Ratnawati, Jumat, 19 Desember 2025.

Terkait rencana relokasi 207 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi prioritas awal, Ratnawati menekankan pentingnya sinergi antar-komisi di DPRD serta keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial.

Menanggapi ide Bupati Indramayu mengenai pembangunan "Apartemen Nelayan" atau rumah susun (rusun), Hj. Ratnawati memberikan dukungan penuh. Menurutnya, konsep hunian vertikal adalah solusi cerdas untuk wilayah Indramayu yang merupakan lumbung pangan nasional.

Baca Juga

Ono Surono Minta Pemerintah Tunda Penggusuran Pasar Wanguk Indramayu: ‘Jangan Buat Rakyat Sakit’

"Lahan kita semakin sempit sementara populasi bertambah. Kalau semua dibangun perumahan horizontal (datar), kita khawatir akan menggerus lahan pertanian. Indramayu harus tetap menjadi lumbung pangan. Jadi, rumah susun adalah solusi agar masyarakat tertampung tanpa memakan banyak lahan produktif," tambahnya.

Mengenai kekhawatiran pemotongan Transfer Kas Daerah (TKD), Ratnawati optimis penanganan bencana tetap bisa berjalan tanpa mengganggu pos anggaran krusial lainnya, selama pemerintah mampu mengoptimalkan pendapatan dari sektor lain.

"Mudah-mudahan TKD (pemotongan) itu hanya sementara. Kita bisa genjot pendapatan dari BUMD atau Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk menutupi kebutuhan pembangunan infrastruktur warga," jelasnya. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto