INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id, Seiring dengan aspirasi penolakan rakyat yang terus bergulir terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, kader dan simpatisan DPD PKS Indramayu turut serta menyuarakan dengan menggelar aksi Flashmob secara serentak di semua titik di Indramayu akhir pekan ini.
Mereka berdiri berjejer di pinggir jalan di tengah keramaian sambil membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan-tuntutan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Ketua DPD PKS Indramayu, H. Ruswa, M.Pdi., aksi flashmob ini dilaksanakan di enam titik di Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini bagian dari cara PKS menyatakan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi.
"Ini akan membebani kehidupan masyarakat bawah, di mana dampak dari kenaikan BBM ini adalah ikut naiknya harga harga kebutuhan pokok masyarakat. Kami ikut prihatin atas kondisi tersebut. Semoga pemerintah bisa mencabut kebijakan penaikan harga BBM dimaksud, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Jangan Bikin Rakyat Tambah Sengsara," ujarnya di tengah-tengah aksi.
Para peserta aksi mengenakan baju seragam warna putih dan oren yang merupakan warna partai, mereka hanya berdiam di satu titik keramaian tanpa melakukan aksi long march atau sejenisnya. Enam titik lokasi tersebut berada di Bundaran Kijang-Bundaran Perahu wilayah kota Indramayu, Bundaran lampu merah Karangampel - Pasar Karangampel, Bundaran lampu merah Jatibarang, rel kereta Pasar Terisi, Pertigaan Karangsinom, dan pertigaan Pasar Patrol.
Menurut Koordinator Aksi, drh. Imamuddin Jamil, PKS akan senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Hal itu, kata dia, merupakan bentuk konsistensi dari PKS terhadap kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dibuktikan dengan sikap PKS yang merupakan satu dari sedikit partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kami menuntut keputusan itu untuk dibatalkan, dan pemerintah harus mengkaji ulang lagi. Karena, ini memicu kenaikan harga yang lain yang sangat kompleks,” ucap Imamuddin, Minggu (11/9/2022).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup alasan menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan, dia menyebut, keputusan itu terkesan dipaksakan. Dia beralasan, saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia belum pulih perekonomiannya usai di hantam badai Pandemi covid-19 beberapa tahun lalu. "Apalagi angka kenaikan yang di atas 30% dan dilakukan tiba-tiba membuat shock secara sosial maupun ekonomi bahkan politik," tandasnya. ***
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
