CIREBON,iNewsIndramayu.id - Menjelang pendistribusian logistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jamblang, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Jamblang mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Logistik pada Pemilu 2024 dengan semua Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jamblang.
Ketua Panwascam Jamblang, Rusmika mengatakan dalam setiap tahapan pemilu, tahapan distribusi logistik merupakan tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran Pemilu. Oleh sebab itu, Panwascam Jamblang selalu siaga melakukan pengawasan.
"Kami juga memiliki tanggung jawab untuk kondisi dan ketersediaan logistik Pemilu. Semuanya harus tersedia dan mencukupi, salah satunya adalah logistik Pemilu," katanya Jumat (26/1).
Pihaknya menambahkan, untuk menyatukan persepsi pengawasan distribusi logistik, Panwascam Jamblang dengan PKD se Kecamatan Jamblang menggelar Rapat Koordinasi. Hal itu supaya menghasilkan strategi Pengawasan dalam rangka pencegahan kerawanan terhadap tahapan pengadaan.
"Selain tahapan pengadaan juga distribusi logistik Pemilu 2024 di wilayah Kecamatan Jamblang harus dipantau secara ketat," tambahnya.
Pihaknya menjelaskan pada tahapan pendistribusian logistik tersebut, butuh pengawasan melekat. PKD pun diminta untuk melakukan pemetaan kerawanan distribusi logistik.
“Dengan pengawasan ketat ini. Supaya tidak terjadi tertukarnya surat suara yang akan dikirim ke setiap desanya," jelasnya.
Pihaknya menuturkan para PKD juga diminta untuk memperhatikan semua item yang dikirim dan berdasarkan peta kerawanan yang dibuat, untuk turut mengeceknya.
"Bahkan terkait item pendukung terkecil seperti paku pun, wajib di lakukan pengamatan, apakah sesuai dengan item yang tertulis dalam berita acara atau tidak," tuturnya.
Pihaknya menyampaikan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada masa tahapan logistik pemilu tahun 2024.
"Kami berharap melalui kegiatan ini mendapatkan masukan dari para narasumber dan peserta rakor. Ini untuk meningkatkan pemahaman dalam hal melakukan pengawasan pada tahapan logistik pemilu 2024," tukasnya. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
