INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Kepala Bidang Persampahan DLH Kabupaten Indramayu, Endi Wahyadi, menegaskan bahwa TPS3R di TPA Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, bukan aset milik Pemerintah Kabupaten Indramayu dan tidak dibangun menggunakan APBD.
Menurutnya, pembangunan TPS3R tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana aspirasi dari anggota dewan, dengan sistem pengajuan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
“Jadi, desa melalui KSM yang mengajukan proposal pembangunan TPS3R. Setelah dibangun, pengelolaannya juga seharusnya menjadi tanggung jawab KSM, bukan DLH,” jelas Endi, Senin, 22 September 2025.
Ia mengaku, pihaknya kerap menghadapi masalah ketika TPS3R yang sudah dibangun justru terbengkalai. Bahkan hingga saat ini, serah terima resmi TPS3R Kertawinangun belum dilakukan, sehingga DLH tidak memiliki dasar untuk mengambil alih pengelolaan.
Endi juga mengungkapkan bahwa DLH tidak memiliki anggaran khusus untuk mengelola TPS3R. Jika pengelolaan TPS3R diambil alih pemerintah daerah, maka akan membutuhkan anggaran besar, mulai dari pembiayaan tenaga kerja, operasional mesin, hingga pemeliharaan armada.
“Kalau satu TPS3R saja membutuhkan tiga orang pekerja, bayangkan kalau ada 20 TPS3R, itu sudah 60 orang yang harus digaji dari APBD. Belum lagi biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan mesin,” paparnya.
Terkait polemik penggunaan empat unit kendaraan roda tiga (triseda) yang semestinya untuk operasional TPS3R, Endi mengaku sudah meminta Kuwu Kertawinangun agar kendaraan tersebut dikembalikan dan dimanfaatkan sesuai fungsi. Jika KSM yang lama tidak mampu mengelola, DLH akan memindahkan pengelolaan ke KSM lain di wilayah Kecamatan Kandanghaur.
“Yang penting fasilitas itu bisa berjalan dan benar-benar dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah. Kalau KSM awal tidak sanggup, bisa digantikan oleh KSM lain yang siap,” tegasnya. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
