INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Nelayan dan juragan kapal di Karangsong, Kabupaten Indramayu, yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan KPL Mina Sumitra menggelar aksi solidaritas, Senin (27/7/2026). Mereka mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi Muara Karangsong yang mengalami pendangkalan parah sehingga menghambat aktivitas kapal nelayan keluar masuk pelabuhan.
Dalam aksi tersebut, para nelayan meminta pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Jawa Barat, hingga Bupati Indramayu, segera melakukan pengerukan alur pelayaran serta memperbaiki breakwater (pemecah ombak) yang dinilai menjadi penyebab utama semakin cepatnya sedimentasi di muara.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin, mengatakan pendangkalan muara semakin memburuk, terutama saat musim timur. Kondisi tersebut membuat kapal-kapal berukuran besar kesulitan melintas, bahkan ada yang terjebak selama beberapa hari.
Salah satunya, KM Gajah Samudera yang sempat tertahan selama tiga hari di luar muara karena tidak dapat masuk ke Pelabuhan Karangsong.
"Apabila tuntutan nelayan tidak mendapat respons, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan di Jakarta agar persoalan ini mendapat perhatian pemerintah," kata Kajidin.
Sementara itu, Ketua KPL Mina Sumitra, H. Suwarto, mengatakan kondisi muara terus memburuk meski pihaknya telah melakukan pengerukan secara mandiri. Menurutnya, sedimentasi semakin cepat terjadi setelah breakwater mengalami kerusakan.
"Mina Sumitra memiliki dua tongkang. Satu digunakan untuk menarik kapal keluar masuk pelabuhan, sedangkan satu lagi untuk pemeliharaan alur sungai atau pengerukan. Namun tahun ini kondisinya jauh lebih parah karena breakwater tenggelam sehingga pasir yang dibawa ombak semakin cepat masuk ke alur pelayaran," ujarnya.
Menurut Suwarto, pihaknya juga telah meminta bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu. Permintaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman satu unit kapal keruk. Namun, upaya itu dinilai belum mampu mengatasi persoalan yang terus berulang.
"Alhamdulillah minggu lalu kami mendapat bantuan satu kapal keruk dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu, tetapi hasilnya belum mampu mengatasi pendangkalan yang terus terjadi," katanya.
Ia menegaskan, solusi jangka panjang bukan hanya pengerukan. Pemerintah juga diminta membangun kembali breakwater yang rusak, meninggikannya, sekaligus memperpanjang konstruksinya hingga sekitar satu kilometer agar pasir tidak terus masuk ke alur pelayaran.
"Satu-satunya yang kami harapkan adalah breakwater dibangun kembali atau ditinggikan, sekaligus dipanjangkan sekitar satu kilometer. Selain itu, pemerintah juga perlu menambah bantuan alat keruk agar alur muara tetap terjaga," ujarnya.
Suwarto menambahkan, selama ini biaya operasional pengerukan berasal dari iuran swadaya nelayan yang menjual hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong. Namun, beban operasional terus meningkat, sementara pendapatan nelayan justru menurun.
"Operasional semakin tinggi, sementara pendapatan semakin rendah. Di sisi lain, pendangkalan semakin parah," katanya.
Selain menuntut normalisasi muara, para nelayan juga menyoroti kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Salah seorang juragan kapal, H. Judah, mengaku nelayan tetap diwajibkan membayar PNBP meski akses keluar masuk kapal masih terganggu akibat pendangkalan muara.
Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memastikan jalur pelayaran berfungsi dengan baik sebelum menarik berbagai pungutan dari nelayan.
"Kami berangkat saja susah, apalagi pulangnya. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, saya sendiri akan mempelopori penolakan membayar PNBP. Kami juga siap ikut aksi ke Jakarta," tegas Judah.
Para nelayan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui normalisasi Muara Karangsong, pembangunan kembali breakwater, serta penambahan fasilitas pengerukan agar aktivitas perikanan kembali lancar, perekonomian masyarakat pesisir pulih, dan tidak ada lagi kapal yang terjebak akibat sedimentasi.
Mereka menilai pembangunan breakwater akan mempercepat akses keluar masuk kapal nelayan, mengurangi abrasi pantai, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Karangsong dan Kabupaten Indramayu.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
