CIREBON,iNewsIndramayu.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyebut sepanjang 282 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Hal ini diungkapkan langsung Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Rizki melalui Kabid Bina Marga DPUTR, Tomy Hendrawan.
"Berdasarkan hasil survei Desember 2022 kondisi jalan baik dan sedang atau yang disebut kondisi jalan mantap ada 1.043 kilometer. Selanjutnya, kondisi jalan rusak ringan kurang lebih 96 kilometer, dan kondisi rusak berat 186 kilometer," kata Tomy kepada wartawan, Selasa (14/3/2023).
Meski demikian, lanjutnya, pemda melalui DPUTR tetap semangat untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan infrastruktur. Apalagi, infrastruktur berupa jalan menjadi pelayanan utama bagi masyarakat.
Selain itu, untuk pemeliharaan jalan-jalan di Kabupaten Cirebon hingga saat ini masih dalam proses, sehingga belum bisa dilaksanakan ataupun digelar. "Mudah mudahan di awal April atau minggu ketiga bulan Maret, pengadaan material yang sudah selesai. Insya Allah kita akan melakukan pemeliharaan rutin," katanya.
Untuk menangani kondisi jalan rusak, lanjutnya, tentu harus melalui proses. "Prosesnya itu di antaranya, saat ini kami tengah mempersiapkan terkait pengadaan barang dan jasa, terutama untuk material. Sementara anggaran yang ada di tahun 2023 ini sekitar Rp 2,3 miliar untuk pemeliharaan jalan," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan anggaran Rp 2,3 miliar ini hanya bisa untuk menanggulangi 48 ruas jalan atau dengan panjang penanganan sebanyak 162 kilometer. Dengan anggaran yang ada ini, tentu DPUTR akan memaksimalkannya.
"Kalau secara ideal, kondisi jalan mantap di Kabupaten Cirebon yang 1.043 kilometer kalau mau terpelihara dengan baik, maka dibutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 26 miliar, baru bisa ditanggulangi," jelas Tomy.
Kondisi jalan yang yang mantap menurut Tomy, harus dilakukan pemeliharaan secara rutin, sedangkan untuk jalan yang rusak sedang harus dilakukan pemeliharaan berkala atau periodik. "Sedangkan untuk kondisi jalan yang rusak parah harus dilakukan rekonstruksi. Kalau awal April atau akhir Maret ini proses pengadaan bisa selesai, maka bisa langsung melakukan pemeliharaan rutin," katanya.
"Kalau di Bina Marga sendiri saat ini mengurus 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan, total anggaran sekitar Rp 109 miliar yang terdiri dari Rp 2,3 miliar untuk pemeliharaan rutin dan sisanya untuk rekonstruksi," sambungnya.
Ia memastikan kalau sebelum lebaran sekitar 40.5 kilometer jalan yang rusak khususnya ruas strategis akan dilakukan rekonstruksi. Menurutnya, pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak didukung oleh APBN. Artinya tidak mendapatkan anggaran DAK dari pemerintah pusat
"Kalau tahun 2022 lalu Kabupaten Cirebon masih mendapatkan dukungan dari APBN dan APBD I sebanyak Rp 30.7 miliar dengan panjang sekitar 21 kilometer," pungkasnya.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto