Aliansi Nelayan Tradisional Eretan Raya Sampaikan Keluhan Terkait Solar di Tiga Titik

INDRAMAYU,iNewsIndramayu.id - Forum Nelayan Tradisional Eretan Kulon dan Paguyuban Nelayan Eretan Wetan yang tergabung dalam "Aliansi Nelayan Tradisional Eretan Raya" menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik.

Aksi unjuk rasa berjalan aman dan kondusif dengan dikawal pengamanan yang ketat, Senin (22/1/2024). 

Baca Juga

Buntut Pemecatan Karyawan PDAM Indramayu, FMPHI Pertanyakan Keputusan Ady Setiawan

Ketiga titik yang didatangi dalam aksi unras itu diantaranya, Pendopo, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta DPRD Indramayu.

Saat ditemui awak media, kordinator aksi Supriyanto, mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan beberapa tuntutan dan masukan Aspirasi dari masyarakat nelayan terkait solar.

"Tuntutan ini guna menyampaikan asiprasi masyarakat nelayan terkait bahan bakar solar," tutur Supriyanto.

Baca Juga

Gelar Simulasi Pengamanan Unjuk Rasa Jelang Pemilu 2024, Polisi Cirebon Terapkan 3 Indikator

Dia mengatakan kebutuhan pokok BBM solar bagi masyarakat nelayan kerap terbentur adanya aturan yang dipandang kurang tepat pada proses administrasi.

"Aturan administrasi sulit dan membebani, sampai pada pembatasan kuota subsidi BBM solar yang terus mengurangi kerap menjadi kendala dan membuat nelayan kecil sulit untuk beraktifitas secara optimal," ucapnya. 

Luapan aspirasi yang disampaikan melalui unras menjadi sirene sekaligus alarm hidup kepada pemerintah, bahwasanya akan berupaya menagih pemerintah untuk menghadirkan solusi yang solutif atas hak nelayan upaya ini berdasarkan amanat undang -undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Baca Juga

Ratusan Pegawai Honorer Nakes Cirebon Unjuk Rasa, Begini Tuntutannya

Terpisah, Ketua DPRD Indramayu Saefudin, mengatakan pihaknya telah menggelar sesi audensi bersama perwakilan dari beberapa Aliansi Nelayan Tradisional Eretan Raya. Dalam pertemuan itu DPRD menerima keluhan masyarakat yang disampaikan. 

"Kami menerima dengan baik terkait keluhan masyarakat nelayan kecil mengenai BBM. Mereka merasa keberatan perlu adanya pembenahan birokrasi, negara harus hadir agar ada upaya menekan atau untuk memberi pelayanan yang lebih sebagaimana haknya yang lebih baik kepada mereka," kata Saefudin. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto