Unjuk Rasa Seleksi Direksi Perumdam Tirta Dharma Ayu, Massa Desak Pansel Transparan
INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan (GMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Indramayu, Jumat, 19 September 2025.
Massa menuntut keterbukaan panitia seleksi (Pansel) dalam proses pemilihan calon direksi Perumdam Tirta Dharma Ayu.
Aksi yang dipimpin Eka Aris itu menyorot dugaan adanya ketidaktransparanan pansel sejak awal seleksi.
Mereka juga membawa spanduk besar bertuliskan “Kami Masyarakat Peduli Keadilan, Bubarkan Pansel Direksi PDAM, Rekrut Ulang yang Adil dan Transparan.”
“Kami datang untuk menuntut pansel bersikap terbuka. Banyak hal yang di mata publik kurang jelas dan perlu diperbaiki. Kalau perlu, seleksi diulang,” kata Aris.
Dalam unjuk rasa tersebut, empat orang perwakilan massa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme seleksi, verifikasi dokumen, hingga dasar keputusan pansel.
Adapun tuntutan massa di antaranya sebagai berikut:
1. Keterbukaan pansel: seluruh tahapan seleksi, kriteria penilaian, dan dokumen pendukung diumumkan ke publik.
2. Pengulangan seleksi: bila ditemukan kejanggalan, proses seleksi diminta diulang.
3. Verifikasi dokumen: massa menyoroti sertifikat kompetensi salah satu calon yang disebut berkaitan dengan BNSP.
4. Kasus ASN: adanya calon berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Wawan Sugiarto yang sempat lolos namun kemudian digugurkan, dinilai tidak konsisten.
Selain itu, Aris juga menyinggung nama calon lain seperti Deis Handika yang disebut bermasalah dalam kelengkapan administrasi.
“Kalau ada sertifikat yang baru dibuat atau dicetak ulang, proses verifikasinya harus jelas,” ujarnya.
Menurut Aris, banyak kejanggalan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Karena itu, pihaknya menuntut agar pansel segera memberikan jawaban resmi.
Namun, hingga akhir unjuk rasa, perwakilan pansel belum bisa memberikan keputusan final dan menyatakan masih harus dirapatkan kembali.
Aris menegaskan pihaknya siap mengerahkan massa lebih besar bila tuntutan tidak dipenuhi.
"Sekarang kami hanya ratusan orang. Jika tidak ditindaklanjuti, kami siap turunkan 5.000 orang ke pendopo. Masyarakat tidak mau dibodohi oleh proses yang tidak fair,” tegasnya.
Aksi berjalan tertib dengan orasi-orasi kritis terhadap pansel. Massa menegaskan tuntutan mereka murni demi kepentingan publik agar pengelolaan layanan air minum daerah berjalan akuntabel dan profesional. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto