Pembangunan Underpass Jatibarang Mundur ke 2027, Pemkab Indramayu Batalkan Skema Dana BTT

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Rencana tata ruang untuk mengurai simpul kemacetan di kawasan pusat perekonomian Kabupaten Indramayu dipastikan mengalami penundaan jadwal yang cukup signifikan. Kebijakan penundaan ini memicu perhatian publik karena berdampak langsung pada perubahan skema pembiayaan operasional yang sudah dirancang sebelumnya.

Proyek strategis nasional berupa pembangunan Underpass Jatibarang di Indramayu yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Jatibarang, dipastikan mundur pelaksanaannya hingga tahun 2027 mendatang.

Baca Juga

Pembangunan Underpass Jalan Tentara Pelajar Mundur ke 2027, Pemkab Fokus Cari Pendanaan

Akibat perubahan jadwal pelaksanaan yang bergeser cukup jauh dari target awal tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu terpaksa membatalkan penggunaan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya sempat disiapkan untuk percepatan proyek.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, mengatakan awalnya pemerintah daerah menyiapkan penggunaan BTT karena proyek underpass dianggap mendesak dan direncanakan mulai berjalan tahun ini.

“Awalnya percepatan itu semua pakai BTT. Karena waktu itu dianggap mendesak dan harus segera dilaksanakan,” ujar Ahmad Syadali, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga

Siap-siap! Jalan Ditutup saat Proyek Underpass Jatibarang, Arus Dialihkan ke Jalur Alternatif

Mundurnya pengerjaan fisik megaproyek infrastruktur transportasi ini terjadi setelah adanya koordinasi intensif bersama otoritas pusat. Rencana penggunaan anggaran darurat itu berubah setelah pemerintah pusat melalui balai pelaksana memastikan pembangunan fisik underpass baru dimulai pada awal tahun 2027. Kondisi tersebut membuat penggunaan anggaran BTT dinilai melanggar petunjuk teknis keuangan.

“Sekarang alasannya BTT tidak bisa dipakai, karena pelaksanaannya ternyata tahun 2027. Kalau dipaksakan pakai BTT justru dianggap tidak rasional,” katanya.

Menurut Ahmad, jika aparatur sipil daerah tetap memaksakan menggunakan dana darurat untuk proyek yang belum berjalan dalam waktu dekat, pemerintah daerah berpotensi menghadapi persoalan administrasi hukum hingga menjadi temuan pemeriksaan oleh badan audit negara.

Baca Juga

Underpass Jatibarang Segera Dibangun, Solusi Kemacetan Kronis di Bawah Rel Kereta

“Kalau sekarang dipakai BTT, nanti bisa jadi temuan. Karena pelaksanaannya masih lama,” ucapnya.

Meskipun pelaksanaan konstruksi Underpass Jatibarang di Indramayu ini mundur ke tahun depan, Pemkab Indramayu memastikan seluruh rangkaian tahapan persiapan non-fisik tetap berjalan. Saat ini pemerintah daerah sedang menuntaskan proses appraisal atau penilaian dampak pembangunan terhadap lingkungan, mulai dari bangunan warga, luasan lahan terdampak, hingga aktivitas usaha masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Ia menjelaskan, data dasar mengenai pemetaan bangunan dan tanah terdampak sebenarnya sudah disiapkan secara kolaboratif oleh Dinas PUPR serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kimrum). Nantinya seluruh nominal taksiran nilai tersebut akan diverifikasi kembali secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Nilai dasarnya sudah ada semua. Tinggal nanti legal formalnya dari tim appraisal atau KJPP,” ujarnya.

Berdasarkan hitungan sementara dari tim teknis, kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak pembangunan underpass tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp5 miliaran. Namun angka operasional tersebut masih bisa berubah tergantung hasil penilaian resmi tim independen di lapangan.

“Bisa saja nanti hasil appraisal bukan Rp5 miliar, bisa lebih kecil atau malah lebih besar,” katanya.

Ahmad menyebut proyek di Jalan Tentara ini melibatkan banyak pemangku kebijakan, mulai dari kementerian melalui balai teknik perkeretaapian, pemerintah provinsi, hingga jajaran pemerintah daerah. Karena kompleksnya porsi kerja, pembagian pembiayaan investasi fisik masih terus dibahas secara intensif.

“Sekarang tugas daerah menyiapkan data dasarnya dulu supaya ketika pusat mulai jalan, semuanya sudah siap,” katanya.

Di sisi lain, ia juga tidak menampik adanya gelombang pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat pemukiman sekitar lokasi proyek yang mulai mempertanyakan kepastian realisasi pembangunan karena sebelumnya sempat beredar informasi bahwa pengerjaan proyek akan dimulai pada pertengahan tahun 2026.

“Masyarakat tahunya kemarin mau mulai Mei atau Juni. Ternyata sekarang mundur lagi ke 2027,” pungkasnya.

Editor : Tomi Indra Priyanto