KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Kelangkaan pupuk menjadi salah satu keluhan yang kini masih disampaikan para petani khususnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Merespon hal tersebut, dinas teknis terkait memberi pemahaman bagi para petani yang mengalami kelangkaan pupuk
Bahkan pihak dinas berharap, kelangkaan pupuk yang dialami para petani dapat dilakukan pendataan. Termasuk soal jadwal tanam harus disesuaikan dengan ketersediaan pupuk, sesuai dengan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Jadi dengan adanya RDK dan RDKK bisa mengakomodir petani-petani yang belum masuk kelompok tani. Tentu agar bisa diketahui jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh seluruh petani, ini dalam rangka pemenuhan pupuk supaya dapat terpenuhi,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Dr Wahyu Hidayah dalam keterangan persnya.
Tak hanya itu, Ia berharap, agar para petani bisa beralih untuk menggunakan pupuk organik sebagai antisipasi kelangkaan pupuk. Misalkan saja dengan memanfaatkan limbah rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk organik.
“Termasuk pula dengan kotoran hewan dan yang lain yang bisa digunakan menjadi pupuk organik. Nantinya dapat memberikan nutrisi bagi tanaman para petani,” ucapnya.
Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan, agar petani dapat memanfaatkan sumber daya alam. Langkah ini agar tidak terlalu ketergantungan dengan pupuk kimia atau anorganik.
“Maka harapan kami itu, konsepnya kami mendorong agar setiap kelompok di semua kecamatan memiliki kelompok tani yang yang membudidayakan padi organik atau pupuk organik,” terangnya.
Maka kedepan, lanjutnya, diharapkan para kelompok tani sudah beralih dari petani dengan pupuk dan insektisida kimiawi, kembali ke petani organik.
“Karena kita harus kembali ke alam, agar tanahnya makin subur dan kondisi kandungan pencemaran berkurang,” ujarnya.
Dia menyebut, jika ada demplot-demplot pertanian dalam satu hektare hanya memproduksi 4-6 ton padi per hektare. Namun sekarang, produktifitas demplot tersebut sudah meningkat sebesar 7-8 ton per hektare.
“Maka kita mendorong kelompok-kelompok petani yang sudah beralih ke organik untuk sertifikasi,” tukasnya.
Sebab menurutnya, sertifikasi itu menjadi jaminan bagi hasil produktifitas pertanian. Bahkan harga dari produksi beras organik jauh lebih tinggi ketimbang beras biasa dengan kualitas sedang.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
