Arbi juga menyoroti persoalan kendaraan roda tiga yang disediakan untuk mendukung operasional TPS3R. Dari total tiga hingga empat unit, hanya satu yang berada di lokasi, sementara sisanya diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum desa. Ia menegaskan, hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait dan berpotensi merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, Arbi menekankan bahwa fasilitas ini dibangun menggunakan dana publik sehingga harus kembali dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi semua pihak agar sarana ini dapat difungsikan optimal. Tanpa itu, kita hanya akan menambah daftar aset mangkrak dan kehilangan peluang besar dalam mengurangi sampah dari sumbernya,” tegasnya. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
