JAKARTA, iNewsIndramayu.id – Etika, regulasi, dan kebijakan kontroversial kepala daerah jadi sorotan! Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan telah menerima dan menindaklanjuti lebih dari 700 aduan masyarakat terkait permasalahan para pemimpin daerah sepanjang tahun 2025.
Angka fantastis ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI hari ini, Selasa (25/11/2025).
"Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespons 737 pengaduan masyarakat," kata Bima.
Wamendagri mencontohkan beberapa kasus yang masuk daftar aduan, seperti: Bupati Indramayu Lucky Hakim yang nekat bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi.Lalu, Bupati Pati yang bikin geger karena menaikkan tarif PBB hingga 250% dan Bupati Prabumulih yang memecat Kepala Sekolah.
Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil dari 700 lebih masalah yang kini sedang ditangani oleh Kemendagri.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
