Menurut penjelasan Ahmad Syadali, sebelumnya pihak Pemkab Indramayu sempat merancang skema penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan pemenuhan logistik kebutuhan awal proyek.
Namun, rencana penggunaan alokasi dana darurat tersebut akhirnya resmi dibatalkan menyusul kepastian jadwal pelaksanaan fisik dari pemerintah pusat yang bergeser ke awal tahun 2027 mendatang. Kebijakan pembatalan ini dinilai sebagai langkah rasional demi menjaga tertib administrasi keuangan daerah.
“Kalau pelaksanaannya baru 2027, BTT enggak bisa dipakai. Kalau dipaksakan justru bisa jadi temuan,” katanya.
Saat ini, pemerintah daerah beralih fokus untuk menuntaskan kompilasi data dasar lingkungan. Seluruh berkas tersebut dipersiapkan sebagai instrumen utama pemenuhan syarat bahan appraisal atau penilaian resmi terhadap aset properti, luasan tanah, hingga kalkulasi dampak sosial warga yang berada di sepanjang jalur rencana megaproyek Underpass Jalan Tentara Pelajar tersebut.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
