Ono menyatakan akan memperjuangkan usulan tersebut agar masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2027. Ia meminta UPT Perikanan dan dinas terkait segera menyiapkan dokumen pendukung sehingga dapat dibahas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Selain pembenahan fasilitas, Ono juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap normalisasi alur pelayaran nelayan. Menurutnya, kelancaran jalur keluar masuk kapal harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menambahkan, dukungan operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal tongkang pengangkut ekskavator, juga perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi. Dengan dukungan tersebut, normalisasi alur pelayaran diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga aktivitas nelayan tidak lagi terganggu.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
