Fraksi PKB DPRD Jabar Desak Potongan Dana Desa 2022 Dikembalikan Lagi Untuk Infrastruktur Desa

iNewsIndramayu.id

Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) agar potongan dana desa (DD) 2022 sebesar 40 persen  pos anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dikembalikan lagi untuk infrastruktur desa.

Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Muhamad Sidkon Dj usai mengadakan Reses III Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, Kamis (14/7/2022).

Sidkon beralasan desakan itu disampaikan  karena menurutnya pandemi COVID-19 sudah tidak ada.  

Kalau pandemi sudah tidak ada kata dia, seyogyanya Kemendesa PDTT  merubah permen terkait penggunaan DD agar yang 40 persen itu dikembalikan lagi untuk infrastruktur desa seperti perbaikan/peningkatan jalan desa, jalan lingkungan dan lainnya. Infrastruktur desa itu masih banyak yang rusak dan  dikeluhkan warga karena tidak tertangani oleh DD.

Keluhan itu sambungnya, hampir dijumpainya saat reses di beberapa titik di daerah pemilihannya yakni Dapil Jabar XII meliputi  Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. 

Ia tidak menampik masyarakat banyak yang terkena imbas pandemic COVID-19. Kemudian untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak tersebut, pemerintah melalui pemerintah desa  mengalokasikan dana desa Tahun Anggaran 2022 untuk BLT. BLT DD dialokasikan selama 12 bulan dan per bulannya sebesar  300 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat (KPM). 

“Kalau virus dari Wuhan China sudah tidak ada idealnya potongan dana COVID-19 sebesar 40 persen itu dikembalikan lagi untuk infrastruktur desa,” tandasnya

Ia pun berharap Menteri/Kemendesa PDTT merubah permennya. “Yang paling penting  penggunaan DD diprioritaskan untuk infrastruktur desa, yang lainnya mangga dikembalikan kepada kebijakan Kementerian tersebut,” tegasnya.

Sementara menyinggung COVID-19 muncul lagi dengan varian baru, ia menilai varian COVID-19 sudah melandai dan masyarakat tidak mengeluhkan hal itu. Hampir semua masyarakat yang ditemuinya sudah tidak memakai masker karena masyarakat berkeyakinan virus corona sudah tidak ada.

“Untuk jaga-jaga saya tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protocol kesehatan seperti memakai masker,” tambah Anggota Komisi 1 ini. (safaro)

Editor : Tomi Indra Priyanto