KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, meminta warga agar lebih waspada terhadap aksi penipuan melalui akun medsos. Apalagi, penipuan tersebut mencatut nama pejabat daerah di Kuningan.
Sebab baru-baru ini, modus penipuan dengan mencatut nama Bupati Kuningan H Acep Purnama kembali mencuat melalui akun whastapp. Hal ini dibenarkan Kepala Diskominfo Kuningan, Dr Wahyu Hidayah kepada awak media, Minggu (19/2/2023).
“Jadi modusnya itu pelaku mengatasnamakan Bapak H Acep Purnama selaku Bupati Kuningan. Kemudian nomor itu menghubungi salah satu yayasan menyampaikan amanah, seolah-olah dari keluarga buat RA Al Ihya, dengan pura-pura akan memberikan rejeki,” kata Kepala Diskominfo Kuningan, Wahyu Hidayah.
Sebab menurutnya, bantuan yang disampaikan itu pada kenyataan tidak ada. Sehingga warga usai menerima pesan tersebut, langsung melakukan konfirmasi kepada pihak terkait di pemda.
“Kami menghimbau agar masyarakat jangan percaya jika ada yang menjanjikan, iming-iming, memberi bantuan, dan jenis lainnya dengan mencatut nama pimpinan daerah maupun pejabat. Sebab pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang kepada pelaku,” tandasnya.
“Begitu juga jika ada yang mengaku transfer memberikan bantuan kepada salah satu lembaga, itu agar di cek kembali penerimanya. Tentu hal ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan,” sambungnya.
Adanya penipuan modus baru transfer kepada salah satu yayasan itu, lanjutnya, dapat dipastikan yang menghubungi tersebut nomornya palsu. Sehingga siapapun tidak perlu menanggapinya.
“Jadi kesimpulannya itu adalah hoax. Untuk itu, warga agar lebih hati-hati dan waspada dengan adanya kejadian seperti itu,” imbaunya lagi.
Pihaknya kembali mengingatkan, agar para pimpinan pondok pesantren, lembaga, yayasan pendidikan, dan lembaga lain harus waspada. Sebab pelaku tidak bertanggungjawab menyasar lembaga-lembaga dimaksud dalam beroperasi.
“Jika ada yang menghubungi baik lewat medsos maupun via telepon yang mencatut pimpinan daerah dan pejabat, jangan langsung percaya. Karena prosedurnya tidak demikian, segera lakukan dahulu cek and ricek ke pejabat bersangkutan atau kantor maupun staf untuk konfirmasi. Termasuk nomor telepon yang digunakan, karena biasanya berbeda,” pungkasnya.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto