Ribuan Nelayan Demo Tolak Migrasi Kapal Tangkap Ikan di Gedung DPRD Indramayu

INDRAMAYU,iNewsIndramayu.id - Ribuan nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mendatangi Gedung DPRD Indramayu untuk melakukan aksi unjuk rasa, Kamis (10/8/2023). Aksi demo ini untuk menolak kebijakan pemerintah pusat terkait SE Menteri KKP tentang migrasi kapal tangkap ikan berukuran di bawah 30 GT.

Aksi massa yang mengatasnamakan Gerakan Nelayan Pantura (GNP), menolak untuk melakukan migrasi bagi kapal yang berukuran 30 GT ke bawah. Sebab sangat merugikan nelayan kecil, apalagi mayoritas pemilik kapal tangkap ikan ukuran 5 GT dan 30 GT adalah pelaku usaha kecil.

Baca Juga

Aliansi Nelayan Tradisional Eretan Raya Sampaikan Keluhan Terkait Solar di Tiga Titik

Sebagian besar dari usaha mereka di sektor tangkap ikan dengan modal kecil untuk mencukupi kehidupan sehari hari. Demi menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil, migrasi kapal tangkap ikan yang berukuran di bawah 30 GT dikhawatirkan akan menambah biaya operasional.

Sebab kapal harus membayar pungutan PNBP sebesar 5 persen untuk membeli alat VMS yang harganya puluhan juta rupiah. Padahal selama ini, pendapatan mereka sebagai nelayan tradisional tidak pasti.

Kapal tangkap ikan ukuran di bawah 30 GT menolak diperlakukan sama dengan kapal yang berukuran di atas 30 GT. Karena akan mematikan usaha nelayan kecil.

Baca Juga

Nelayan Indramayu Keluhkan soal Bajak Laut saat Berlayar, Ganjar: Kita Sikat

Ketua Gerakan Nelayan Pantura (GNP), Kajidin megungkapkan, tuntutan massa yang berorasi di Gedung DPRD Indramayu adalah penolakan atas SE Menteri KKP tentang migrasi kapal.

"Kami atas nama nelayan pantura jelas-jelas menolak migrasi kapal dan
pungutan ganda PNPB dan retribusi, itu sangat merugikan kami sebagai nelayan kecil. Apalagi dalam mencari ikan kami dibatasi hanya 20 mil saja," tegasnya.

Hal senada disampaikan Asmudi, nelayan asal Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu. Ia menyebut, kebijakan itu jelas-jelas merugikan, kalau migrasi kapal terjadi tentu saja harus mengeluarkan biaya ekstra.

Baca Juga

Ono Surono Minta KKP dan BPH Migas Tunda Peraturan Baru BBM Subsidi Nelayan

"Biasanya pengurusan kapal hanya di provinsi saja. Tetapi kalau migrasi langsung ke pusat, kami jelas menolaknya," tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin sangat menyambut baik dan turut perihatin atas apa yang dialami para nelayan.

"Kami akan kawal apa yang menjadi tuntutan para nelayan ke tingkat pusat. Kalau perlu kita bersama nelayan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi para nelayan Indramayu dan pantura," singkatnya.(*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto