Jarak dan Akses Jadi Kendala, Anggota DPRD Jabar Soroti Kebijakan Masuk Sekolah Lebih Pagi

MAJALENGKA, iNewsIndramayu.id, - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, dr. Encep Sugiana, menegaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.30 tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Sidang Reses III yang berlangsung di Bapermin Majalengka, Selasa (29/07/2025).

‎Menurut anggota Komisi V DPRD Jabar tersebut, perbedaan kondisi geografis dan sosial di setiap daerah perlu menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

‎‎“Jangan disamaratakan. Tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama. Bayangkan kalau siswanya tinggal jauh dari sekolah, harus menempuh perjalanan panjang, mereka harus berangkat subuh-subuh. Ini tentu akan memberatkan,” ujar dr. Encep.

‎Ia menilai, meski ada sisi positif dari penerapan masuk lebih pagi seperti mengurai kemacetan di kota besar dan memaksimalkan fokus belajar siswa di pagi hari. Namun, tidak semua daerah cocok dengan skema itu.

‎‎“Kalau anaknya sudah siap, belajar pagi hari itu bagus, lebih segar. Tapi kita juga harus realistis, tidak semua daerah mampu menerapkannya. Bisa saja diterapkan di wilayah tertentu seperti kota besar atau yang aksesnya mudah, tapi tidak untuk semua sekolah,” jelasnya.

‎‎dr. Encep juga menyoroti fakta bahwa di daerah seperti Majalengka, banyak siswa yang berasal dari pelosok dan tidak tinggal di indekos. Mereka harus menempuh perjalanan panjang setiap hari untuk sampai ke sekolah.

‎‎“Kalau anaknya gak bisa kos, dan rumahnya jauh, mereka harus berangkat dari rumah dini hari. Ini jelas menjadi beban. Karena itu saya kira sebaiknya kebijakan jam masuk lebih pagi ini fleksibel. Sekolah-sekolah di daerah harus diberi kesempatan tetap memulai pukul 07.00,” tegasnya.

‎

‎Politisi PKS ini mendorong agar kebijakan pendidikan disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah, bukan dipukul rata secara administratif. Ia berharap ke depan pemerintah daerah maupun pusat bisa mengakomodasi fleksibilitas ini dalam kebijakan pendidikan.
 

Editor : Tomi Indra Priyanto