Kebijakan Tenaga Honorer Dihapus, Honorer asal Majalengka Khawatirkan Dampaknya

MAJALENGKA - Adanya rencana kebijakan penghapusan tenaga honorer yang direncanakan pemerintah pusat di tahun 2023 nanti. Mengundang tanggapan dari sejumlah tenaga honorer. Salah satunya tenaga honorer dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Baca Juga

Bukit Mercury, Sajikan Pemandangan Paling Indah di Majalengka dengan Landscape Gunung Ceremai

Menurut tenaga honorer yang mengajar di salah satu SDN di Majalengka itu, jika kebijakan tersebut terealisasikan dan semua tenaga honorer 'diputus kerja' akan tetapi pemerintah tidak memberikan solusi yang jelas, maka hal itu akan menjadi masalah baru.

"Kalau semisal hanya diberhentikan saja mah, ya gak setuju. Soalnya angka pengangguran jadi banyak, nah kalau pengangguran jadi banyak bisa jadi kriminalitas juga jadi meningkat karena kebutuhan ekonomi itu kan," kata dia, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga

Alhamdulillah, Ratusan Ribu KPM di Majalengka Terima Bansos Beras 10 Kg

Meski begitu, dirinya belum memahami secara pasti soal kebijakan penghapusan tenaga honorer itu, karena hingga saat ini masih banyak informasi yang simpang siur.

Baca Juga

Makam Keramat Situs Dalem Lumaju Majalengka Dirusak Orang Tidak Dikenal

"Masih belum paham sih maksudnya kayak gimana honorer dihapuskan teh. Entah semuanya akan diangkat jadi P3K atau gimana. Kalau semua yang honorer diangkat jadi P3K ya itu sangat diuntungkan juga," jelas dia.

Ditempat terpisah, tenaga honorer lainnya merasa keberatan mengenai wacana tersebut. Sebab, jika rencana tersebut terealisasi dirinya akan kehilangan penghasilan utama untuk keluarganya.

Baca Juga

Isu Politik Identitas di Pemilu 2024 Jadi Perhatian Khusus Polri

"Saya sudah 6 tahun jadi tenaga honorer. Dan ini jadi penghasilan utama saya. Kalau sampai terjadi (soal penghapusan tenaga honorer) saya bingung gimana jadinya. Semoga saja tidak jadi lah," kata tenaga honorer yang bekerja di Diskominfo Majalengka.

Baca Juga

Buka Bedegong Mountain Bike, Pak Uu: Kesehatan Lahir Batin Penting

Dijelaskan dia, profesi yang digelutinya saat ini masih diandalkan di dinas tempat dia bekerja. Pasalnya, tugas yang dibebankan kepada dirinya selama ini jarang tercover oleh PNS di dinas setempat. Sebab, tugas yang ia jalankan saat ini harus terjun ke lapangan, sedangkan PNS sendiri banyak kerjaan lainnya.

"Saya rasa tenaga honorer di dinas saya penting, kan itu yang menunjang informasi untuk publikasi masyarakat dikerjakannya oleh tenaga honorer, kaya publikasi informasi Pemda lewat medsos (IG), web Pemda bahkan bahan buat informasi radio itu kan sumbernya dari peliputan," jelas dia.

"Kan ga bisa itu dikerjakan atau di cover oleh PNS untuk terjun ke lapangan soalnya kan banyak kerjaan lainnya yang harus di cover," sambung dia.

Sementara, saat diminta tanggapan soal rencana tersebut, Sekda Majalengka, Eman Suherman mengaku, pihaknya belum mengkaji terhadap dampak yang terjadi jika rencana itu benar-benar terealisasi.

"Masih rencana kan? Kalau terjadi paling tidak kita nanti akan mengkaji. Melihat nanti dampak terhadap sistem, kinerja pemerintahan," kata Eman, Senin (24/1/2022).

Meski begitu, lanjut dia, saat ini Pemkab Majalengka masih membutuhkan tenaga honorer untuk menutupi kebutuhan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

"Karena bagaimanapun juga saat ini kita kekurangan tenaga PHL (pekerja harian lepas), mau tidak mau, PHL itu (masih) dibutuhkan. Memang Kalau dari undang-undang itu ASN ada 2 (kategori), PNS dan P3K," jelas dia.

Adanya rencana kebijakan peniadaan tenaga honorer itu, dia berharap, kedepannya tidak menjadi masalah baru. Sebab, di Majalengka sendiri masih banyak yang berstatus tenaga honorer.

"Mudah-mudahan diangkat. Kalau sudah diangkat semua, otomatis tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan teh ketika PHL nya tidak diikut sertakan P3K, ya bermasalah," ucap dia. ***

Editor : Erick Disy Darmawan