Survei: Kinerja Dedi Mulyadi Dipuji, tapi Pemprov Jabar Masih Kurang Memuaskan

INDRAMAYU, iNews.id - Sebuah survei terkini yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia mengungkap adanya ketimpangan dalam persepsi publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan 95 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Gubernur Jabar Hadiri Sekolah Politik di Indramayu, Tekankan Pentingnya Teknologi dan Sejarah

Namun, tingkat kepuasan terhadap Pemprov Jabar secara umum berada jauh di bawah, yakni hanya 65 persen. Selisih sebesar 30 persen ini menjadi sorotan utama dalam paparan hasil survei tersebut.

"Artinya, meski apresiasi publik terhadap Dedi Mulyadi sangat tinggi, persepsi publik Jabar terhadap pemprov dan wakilnya masih jauh tertinggal," ujar Burhanuddin pada Kamis, 29 Mei 2025.

Menurut Burhanuddin, ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Pertama, kinerja birokrasi Pemprov Jabar dinilai belum maksimal. Ia menilai Gubernur Dedi Mulyadi perlu mengoptimalkan peran birokrasi yang ada agar mampu mengikuti irama kerja sang gubernur.

Baca Juga

Disdik Jabar Siap Jalankan Larangan Siswa Bawa Kendaraan ke Sekolah

"Ini sekaligus masukan bagi Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyertakan instrumen birokrasinya, pemerintahannya, agar maju bersama-sama," katanya.

Kedua, Burhanuddin menyebut adanya kemungkinan ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi lama yang masih mendominasi di lingkungan Pemprov Jabar. Hal ini membuat masyarakat tetap menaruh kepercayaan pada gubernur, namun tidak pada lembaga yang dipimpinnya.

"Jadi mereka percaya sama gubernurnya, tapi tidak percaya sama birokrasinya," imbuhnya.

Baca Juga

Emak-emak di Indramayu Hadang Mobil KDM, Ini yang Mereka Inginkan

Burhanuddin berharap temuan ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Jabar agar bisa meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh. Ia menyoroti bahwa kecepatan kerja gubernur perlu diimbangi oleh aparatur pemerintahannya, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

"Gubernurnya di mata publik Jawa Barat 'gaspol' pakai gigi 9, tapi sebagian birokrat masih ada yang gigi 5 atau 6, terutama di variabel yang berkaitan dengan ekonomi," sindirnya.

Survei ini dilakukan terhadap 600 responden di Jawa Barat dengan metode multi stage random sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei ini berada pada margin of error sekitar 4,1 persen. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto