DPRD Jabar Perkuat Pengawasan Pengembangan UMKM dan Ekraft, Ratnawati Ungkap Sejumlah Temuan Penting

INDRAMAYU, ‎iNewsIndramayu.id – DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi III memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif (Ekraft). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha di daerah.

‎Hal itu disampaikan, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati,  kepada masyarakat di dapilnya Cirebon dan Indramayu saat giat pengawasan penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2025, pada Minggu (9/11). Ia menjelaskan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sekadar menilai kinerja, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di lapangan. 

Baca Juga

Peringati Hari Ibu, IKIAD Kuningan Adakan Wayang Golek di Gedung DPRD

Menurutnya, sektor UMKM dan ekonomi kreatif terbukti mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

‎“Pengawasan oleh DPRD dalam hal ini bertujuan memastikan program-program unggulan tersebut tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

‎Ratnawati menambahkan, DPRD Jabar juga berkomitmen mendukung keberadaan Gedung Creative Center di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat agar menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif serta wadah pengembangan inovasi masyarakat. Gedung tersebut diharapkan mampu menjadi etalase produk lokal dan tempat kolaborasi para pelaku usaha kreatif.

Baca Juga

Ketua DPRD Sambut Baik Pj Bupati Kuningan Meski Bukan Orang yang Diusulkan

‎“Perlu stimulasi untuk memancing kreatif-kreatif muda berinovasi. Tidak menutup kemungkinan kreativitas dapat tumbuh subur melalui kearifan lokal. Gedung kreatif center harus menjadi etalase masing-masing wilayah untuk menjual produk-produknya, agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” tutur Ratnawati.

‎Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Jabar melakukan berbagai langkah, seperti rapat kerja dengan dinas terkait, kunjungan kerja ke sentra UMKM, hingga rapat dengar pendapat umum bersama akademisi dan pelaku usaha. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD juga menjadi bagian penting agar penggunaan anggaran untuk pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif benar-benar efektif.

‎Ratnawati menyebutkan, DPRD Jabar berupaya mendorong pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menghadapi tantangan pelaku usaha, termasuk kemudahan perizinan, perlindungan hukum, dan fasilitasi akses pasar. Selain itu, DPRD juga mengawal pelaksanaan program unggulan Pemprov Jawa Barat seperti UMKM Naik Kelas, One Pesantren One Product (OPOP), Fasilitasi Akses Permodalan, dan Digitalisasi Pemasaran.

Baca Juga

Dinas Perdana Pj Bupati Kuningan Sambangi Gedung DPRD, Bahas soal APBD 2024

‎“Program-program ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan masyarakat. Tugas DPRD memastikan agar implementasinya benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Ratnawati.

‎Melalui pengawasan terpadu, DPRD Jawa Barat berharap pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dapat terus berkembang, berdaya saing, serta mampu mengangkat potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

‎Dari hasil pengawasan di lapangan, kata dia, DPRD Jabar menemukan perlunya penguatan sejumlah aspek penting untuk mendukung tumbuhnya UMKM dan ekonomi kreatif. Beberapa di antaranya meliputi:

Baca Juga

Jelang Akhir Tahun, DPRD Kuningan Baru Mengesahkan 3 Peraturan Daerah

‎1. Pendampingan dan Pengawalan SIPD – Pelaku usaha dan pemerintah desa perlu dibantu, diarahkan, dan dikawal dalam pembuatan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) agar proses pengajuan bantuan berjalan lancar hingga realisasi bantuan diterima masyarakat.

‎2. Pembinaan UMKM Masyarakat – Diperlukan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing produk lokal.

‎3. Pelatihan UMKM – DPRD menilai pentingnya pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital untuk pelaku UMKM di seluruh daerah.

Baca Juga

PKS Optimis Raih 10 Kursi dan Majukan Kader untuk Pilkada Indramayu

‎4. Fasilitasi Kegiatan UMKM – Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif memfasilitasi kegiatan pelatihan dan promosi produk.

‎Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas di sektor lain yang turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa, di antaranya:

‎1. Fasilitasi Pengembangan PAMSIMAS (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk desa.

‎2. Fasilitasi Usaha Peternakan agar pelaku usaha kecil di bidang peternakan mendapatkan dukungan modal dan pelatihan.

‎3. Pelatihan SDM Ekonomi Digital dan Kreatif, agar masyarakat desa mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran produk dan pengelolaan usaha.

‎Berdasarkan hasil temuan dan evaluasi tersebut, lanjut Ratnawati, pihaknya juga memberikan beberapa rekomendasi penting:

‎1. Desa perlu mengajukan proposal melalui SIPD, dan DPRD akan mengawal prosesnya hingga bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat.

‎2. DPRD akan mendorong penyelenggaraan program pelatihan untuk UMKM milenial yang berfokus pada ekonomi kreatif dan ekonomi digital, sebagai upaya menyiapkan generasi muda menghadapi era transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Editor : Tomi Indra Priyanto