PSN Tambak Indramayu Program Pusat, Pemda Tak Punya Wewenang Menolak

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menolak pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak yang tengah berjalan di wilayah tersebut.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan bahwa PSN merupakan program pemerintah pusat yang berbasis undang-undang, sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator di lapangan.

Baca Juga

PSN Tambak Indramayu: Kerohiman Belum Jelas, Warga Tolak Pematokan

“Ini program pusat di tanah negara. Pemda itu sifatnya adalah koordinator. Kami tidak bisa memutuskan, kami tidak bisa menolak PSN,” tegasnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, lahan yang masuk dalam program tersebut merupakan tanah negara yang berada dalam penguasaan Kementerian Kehutanan dan dikelola lintas kementerian.

“Tanahnya adalah tanah negara dalam penguasaan Kementerian Kehutanan. Ini kerja sama lintas kementerian, dan karena PSN ini berbasis undang-undang, maka kami sebagai pemerintah daerah tentu mendukung,” ujarnya.

Menurut Lucky, peran pemerintah daerah lebih difokuskan pada penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat, termasuk dalam menyampaikan aspirasi maupun memfasilitasi komunikasi lintas pihak.

“Kami Pemda tidak bisa memutuskan karena bukan program kami. Yang bisa kami lakukan adalah membantu proses dan memfasilitasi komunikasi,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, bahkan hingga ke tingkat pusat seperti DPR RI maupun Presiden.

“Kami terbuka. Mau menyampaikan ke DPR RI, ke presiden, silakan. Pemerintah daerah siap memfasilitasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Lucky menjelaskan bahwa berbagai tahapan telah dilakukan dalam pelaksanaan PSN tambak Indramayu, mulai dari sosialisasi hingga koordinasi dengan pemerintah desa.

“Koordinasi sudah dilakukan sampai tingkat desa. Kami sudah mengumpulkan kepala desa dan terus melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Namun, ia mengakui bahwa dalam prosesnya masih terdapat dinamika di masyarakat, terutama terkait pemahaman program dan tahapan yang sedang berjalan.

“Kalau kita bicara ribuan orang, tentu tidak semuanya langsung paham. Tapi secara struktur dan sistem, sosialisasi sudah dilakukan dan akan terus kita lakukan,” tambahnya.

Pemerintah berharap melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, pelaksanaan PSN tambak Indramayu dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Editor : Tomi Indra Priyanto