Keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin maupun kelompok penganut khilfah lannya memicu keresahan organisasi di Jogja. Organisasi yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Anti Radikalisme (KOMAR) resah dengan aksi kelompok yang disebut membentuk negara dalam negara tersebut.
Ketua KOMAR, Jeki Irmansyah mengatakan bahwa keberadaan kelompok Khilafatul Muslimin tentu berbahaya bagi NKRI terutama paham ideologi Pancasila. Menurut dia kelompok tersebut bahkan diklaim telah membuat sistem pemerintahan sendiri.
“Mereka (Khilafatul Muslimin) sudah memiliki dana hingga bermilyar-milyaran dari hasil temuan Polri, mereka sudah memiliki struktur pemerintahan sendiri bahkan mereka sudah punya KTP versi mereka. Ini sudah membahayakan kedaulatan NKRI”, kata Jeki dalam diskusi yang digelar di Condongcatur, Sleman, Kamis (24/6/2022).
Dengan munculnya aktivitas kelompok berpaham khilafah di Indonesia, menurut dia sudah cukup menjadi cerminan bahwa mereka berada dekat dengan masyarakat. Lebih lanjut, Jeki menilai bahwa konvoi dari Khilafatul Muslimin yang sempat ditemukan di beberapa daerah menjadi bukti mereka sudah mengekspos diri ke masyarakat.
Sementara itu, Juju anggota diskui yang lain mengatakan, pola penyebaran paham khilafah yang teramati sejauh ini dinilainya masuk melalui sektor pendidikan dan juga kegiatan keagamaan yng diselenggarakan. Pihaknya menyayangkan lantaran pendidikan yang sedinaya menjadi media utama dalam melahirkan generasi nasionalisme dan patriotisme justru disusupi paham yang bersebeangan dengan Pancasila.
“Adanya kelompok yang menyebarkan paham khilafah melalui pendidikan menurutnya menjadi ancaman yang serius bagi kita semua. Kemenristekdikti dan Kemenag harus selalu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengontrol dunia pendidikan agar tidak tergerus paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ungkapnya.
Menimpali, Jeki mengataan bahwa untuk melawan dan mencegah berkembangnya kelompok penganut sistem khilafah diperlukan kerja sama berbagai pihak. Menurut dia pemerintah, aparat negara dalam hal ini TNI, Polri hingga masyarakat dan pemuka gama perlu bertindak egas dan meluruskan paham radikal.
“Peran MUI dalam melakukan kontrol terhadap pendakwah radikal harus lebih aktif lagi. Aparatur pemerintahan juga harus berani bertindak manakala ada kelompok tertutup di wilayahnya. Keseriusan pihak penegak hukum dalam menindak tegas gerombolan khilafah juga patut dinanti,” pungkasnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
