INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id –Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) tahun 2024 disebut mengalami peningkatan.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu belum bisa memastikan korelasi data tersebut dengan jumlah penduduk miskin yang ada saat ini.
Data penambahan KPM untuk program BP-CBP 2024 itu diterima Pemkab Indramayu dari Badan Pangan Nasional, dengan merujuk data serupa dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sementara terkait penduduk miskin di Indramayu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan informasi bahwa di 2023 jumlahnya turun menjadi 12,13 persen dengan 260.190 KPM, dari tahun 2022 sebelumnya sebanyak 12,77 persen dengan 227.432 KPM.
Dalam siaran pers Senin (5/2/2024), Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan pihaknya belum bisa melakukan verifikasi dan validasi data KPM karena terkendala keterbatasan waktu.
“Jadi kelihatannya penduduk miskin bertambah, karena KPM juga naik. Padahal semua karena kami tidak cukup waktu melakukan verifikasi dan validasi data KPM,” kata Nina Agustina.
Mengenai perbedaan data tersebut, Nina Agustina pun meminta agar bansos program BP-CBP tahun 2024 benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Ketidakcocokan Data di Lapangan
Nina menduga, naiknya jumlah KPM itu terjadi akibat adanya ketidakcocokan data di lapangan.
Terlebih dia mendapatkan banyak laporan adanya warga yang sudah mampu justru masuk dalam daftar KPM penerima bansos.
“Saya imbau agar masyarakat mulai menerapkan budaya malu. Yang merasa sudah mampu, informasikan kepada petugas kami di lapangan agar kuotanya bisa dialihkan kepada warga yang benar-benar yang membutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Indramayu dan Bulog setempat menyalurkan bansos program BP-CBP untuk tahun 2024. Penyaluran BP-CBP dipantau langsung Bupati Indramayu, Nina Agustina.
Nina bersama Pimpinan Cabang Perum Bulog Indramayu, Ilhamsyah, melihat langsung proses penyaluran bantuan di sejumlah desa. Seperti diketahui, BP-CBP menjadi salah strategi yang terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Strategi tersebut diantaranya adalah pengurangan pengeluaran beban masyarakat melalui program perlindungan dan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial BPNT dan PKH.
Kemudian, strategi lainnya yakni pengurangan kantung-kantung kemiskinan seperti program sanitasi berbasis masyarakat, program rumah tidak layak huni, serta program perbaikan akses jalan.
Sementara strategi yang dilakukan pemerintah berikutnya dalam menurunkan kemiskinan adalah langkah meningkatkan pendapatan, ekonomi dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
