Menurut Burhanuddin, ada dua kemungkinan utama yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Pertama, kinerja birokrasi Pemprov Jabar dinilai belum maksimal. Ia menilai Gubernur Dedi Mulyadi perlu mengoptimalkan peran birokrasi yang ada agar mampu mengikuti irama kerja sang gubernur.
"Ini sekaligus masukan bagi Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyertakan instrumen birokrasinya, pemerintahannya, agar maju bersama-sama," katanya.
Kedua, Burhanuddin menyebut adanya kemungkinan ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi lama yang masih mendominasi di lingkungan Pemprov Jabar. Hal ini membuat masyarakat tetap menaruh kepercayaan pada gubernur, namun tidak pada lembaga yang dipimpinnya.
"Jadi mereka percaya sama gubernurnya, tapi tidak percaya sama birokrasinya," imbuhnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
