Ono juga menanggapi pemberitaan media yang menyebut adanya dugaan penyimpangan spesifikasi dan masalah upah pekerja. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan semua proses pembangunan dilakukan secara profesional dan terbuka.
“Kalaupun ada yang tidak baik, ada konsultan pengawas, ada Dinas Pendidikan, ada Inspektorat, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Informasi ini harus lengkap supaya kita bisa memastikan perencanaan sampai hasilnya berjalan baik,” katanya.
Politisi asal Indramayu itu menambahkan, pengawasan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, tetapi juga masyarakat dan media.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tapi juga aparat penegak hukum dan masyarakat. Teman-teman media di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, silakan ikut mengawasi program infrastruktur agar tepat sasaran,” tegasnya.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
