Sebelumnya, dalam dialog dengan Komisi V DPR RI, Lucky mengungkapkan bahwa Pemkab Indramayu sempat kesulitan merumuskan langkah relokasi karena keterbatasan anggaran apabila seluruh biaya harus ditanggung menggunakan APBD. Dengan adanya dukungan pusat dan provinsi, ia menyebut penanganan rob kini dapat dilakukan secara gotong-royong lintas kewenangan.
Baca Juga:
Kunjungan Komisi V DPR RI ke Eretan Kulon digelar untuk meninjau langsung kondisi pesisir yang selama bertahun-tahun terdampak rob, sekaligus memastikan percepatan program perlindungan kawasan pantai Indramayu. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
