Edi juga menegaskan bahwa Indramayu bukan hanya milik pemerintah atau Bupati dengan tagline “INDRAMAYU REANG”, melainkan milik seluruh warganya. Setiap persoalan daerah merupakan tanggung jawab bersama, meski pemerintah tetap memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan.
Ia menilai, Indramayu membutuhkan kepemimpinan yang berani keluar dari pola government as usual. Kompleksitas persoalan daerah, menurutnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan rutinitas birokrasi dan simbolisme kebijakan.
"Indramayu membutuhkan pemimpin yang tegas menentukan prioritas, konsisten menjalankan kebijakan, serta berani melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan efektif," tegasnya.
Menutup refleksi akhir tahun, Edi yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu menekankan bahwa kritik ini merupakan ajakan moral bagi seluruh elemen daerah: pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
"Indramayu yang lebih baik hanya bisa lahir dari kerja bersama, bukan kerja sendiri, dengan harapan dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama mewujudkan daerah yang benar-benar Religius, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong," pungkasnya. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
