INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Kehadiran program intervensi harga pangan di tengah masyarakat kembali mendapat respons positif sekaligus catatan kritis. Kegiatan Gerakan Pangan Murah Indramayu yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu dinilai sangat membantu warga kecil dalam mendapatkan komoditas berkualitas dengan harga miring.
Namun, di balik kesuksesan acara tersebut, muncul keluhan mengenai sasaran penerima manfaat. Sejumlah warga menyayangkan adanya keterlibatan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang turut memborong stok pangan, padahal program ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Apresiasi Kualitas Daging Beku dan Harga Stabil
Salah seorang pengunjung, Yuli, menyatakan rasa syukurnya atas adanya bazar pangan ini. Menurutnya, harga yang ditawarkan sangat membantu menstabilkan pengeluaran rumah tangga, terutama untuk komoditas daging dan sayuran.
Yuli secara khusus mengapresiasi ketersediaan daging sapi beku yang harganya jauh di bawah harga pasar reguler. Meski merupakan daging impor yang dibekukan, kualitasnya dianggap sangat layak untuk konsumsi keluarga dengan harga yang sangat bersahabat.
"Alhamdulillah bisa membantu (rakyat) kecil ya. Agar harganya tuh stabil. Ada Rp5.000 sayuran, daging. Begitu. Ayam juga 37 satu ekornya," ujar Yuli di halaman DKPP, Senin (9/3/2026).
Saat membeli daging sapi, Yuli mendapatkan harga Rp120.000 per kilogram, jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar konvensional yang mencapai Rp150.000. Meskipun dalam kondisi beku, hal ini tidak menjadi masalah baginya karena faktor keterjangkauan harga.
"Kalau di pasaran kan Rp150.000. Lebih mahal, Di sini lebih mudah dan sudah beku itunya (daging sapi). Jadi kayaknya daging diimpor," tambahnya.
Keluhan Soal PNS yang Ikut Memborong
Meskipun merasa terbantu dengan kualitas dan harga di Gerakan Pangan Murah Indramayu, Yuli tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat banyaknya aparat pemerintah yang ikut berburu sembako murah. Ia menilai aksi borong oleh oknum PNS tersebut mencederai tujuan utama program yang seharusnya difokuskan bagi warga kurang mampu.
"Biasanya sih untuk rakyat kecil aja ya seharusnya. Tapi pada minta beli (PNS) ya gimana. Sebenarnya untuk yang kurang mampu," ungkap Yuli.
Keresahan ini muncul karena keterlibatan kalangan yang memiliki penghasilan tetap dalam memborong stok pangan murah dapat mengurangi kesempatan rakyat kecil untuk mendapatkan bagian. Hal ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara agar distribusi di lapangan bisa lebih selektif.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
