INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Krisis air Indramayu kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekeringan yang berulang di lahan pertanian Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan status Indramayu sebagai daerah penghasil padi terbesar di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Ono Surono saat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Bahari, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Selasa (28/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa persoalan air untuk pertanian harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Ono menjelaskan, kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan irigasi pertanian di Indramayu sangat terbatas. Sebagian besar jaringan irigasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kewenangan Pemprov dalam hal irigasi pertanian sangat terbatas. Di wilayah Indramayu itu kewenangan provinsi sangat kecil. Lebih banyak ini kewenangan pusat, karena Indramayu ada dua DAS besar, yaitu Cimanuk-Cisanggarung dan BBWS Citarum," kata Ono Surono.
Menurutnya, persoalan krisis air Indramayu tidak dapat diselesaikan hanya di tingkat daerah. Pemerintah pusat harus memastikan infrastruktur sumber daya air yang sudah dibangun dapat berfungsi maksimal untuk memenuhi kebutuhan petani.
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
