Pemerintah Siapkan BLT hingga BSU Bagi Masyarakat, Berikut Detailnya

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Pemerintah bakal menggelontorkan sejumlah dana untuk bantuan bagi masyarakat. Menteri Perekonomian, Sri Mulyani menyebut bahwa ada BLT hingga BSU bakal disalurkan.

Pihaknya menyebut bahwa ada 3 bantuan sosial dimana harapannya bisa diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi kemiskinan.

Baca Juga

Sri Mulyani Mundur dari Jabatan Menkeu?

Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Nantinya bantuan ini akan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rpb300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu seperti dikutip dari laman Setkab pada Senin (29/8/2022).

Baca Juga

Ridwan Kamil Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022

Tak hanya itu ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang bakal diperuntukkan 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu.

Bantuan yang akan diserahkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini diberi alokasi anggaran Rp 9,6 triliun. 

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga

Jarang Terlihat di Media Sosial, Begini Kisah Rumah Tangga Menkeu Sri Mulyani

Kemudian bantuan ketiga diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya. 

Editor : Tomi Indra Priyanto