DPRD Indramayu Beberkan Kronologi APBD 2023 Gagal Disahkan, Ini Penjelasannya

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu membeberkan kronologi gagal disahkannya anggaran penerimaan belanja daerah (APBD) 2023 dan akan berdampak terhadap pembangunan di Kota Mangga Indramayu.

Meski begitu, DPRD Indramayu tidak merinci pembangunan strategis apa saja yang nantinya akan terhambat. Hanya saja, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat.

Baca Juga

Gercep, 50 Bacaleg PKB Indramayu Ikuti Tes Kesehatan

Hal itu dikarenakan anggaran yang nantinya digunakan pada tahun 2023  masih menggunakan APBD 2022 yang nominalnya lebih kecil.

Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menjelaskan, upaya maksimal sebenarnya sudah dilakukan DPRD agar Perda APBD 2023 bisa disahkan.

"Kami sudah datang ke Pendopo pada tanggal 29 November agar pada batas akhir di 30 November 2022, bupati bisa hadir untuk penyelarasan dan persetujuan APBD 2023," ujar dia saat konferensi pers di gedung DPRD setempat, Selasa (06/12/2022).

Baca Juga

Lucky Hakim Resmi Dipanggil oleh DPRD Indramayu

Syaefudin menyampaikan, pihaknya saat itu ditemani Sekda Indramayu Rinto Waluyo dan mewanti-wanti  kepada tim anggaran pemerintah daerah ( TAPD) dan Bupati Indramayu untuk bisa hadir demi kelancaran pengesahan APBD 2023.

Namun, lanjut Syaefudin, hingga 30 November 2022  ketika rapat paripurna digelar, Bupati Indramayu tidak bisa hadir dan hanya diwakilkan oleh Sekda Indramayu.

Pada detik-detik terakhir itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Indramayu juga tidak mampu menyampaikan detail dari APBD 2023.

Baca Juga

Peringati Hari Wayang Nasional 2022, DPRD Indramayu Gelar Pertunjukan Wayang Kulit

TAPD malah meminta waktu tambahan pada detik-detik terakhir pengesahan tersebut. Dengan terpaksa, Perda APBD 2023 pun akhirnya gagal untuk disahkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh wakil ketua DPRD Indramayu, H Sirojudin. Ia menilai gagal disahkannya APBD 2023, jelas merugikan bagi Pemkab Indramayu.

"Akan banyak program-program unggulan Bupati Indramayu yang tidak maksimal hasilnya karena anggaran-anggaran yang akan digunakan di tahun 2023, masih menggunakan anggaran tahun 2022," kata dia.

Baca Juga

Nama Tidak Masuk Pendataan, Puluhan Tenaga Non ASN di Indramayu Adukan Nasib ke Wakil Rakyat

Ia juga menyesalkan langkah TAPD Kabupaten Indramayu yang bekerja lamban dan tidak dapat mengeksekusi penyelarasan dengan DPRD Indramayu secara tepat dan terarah.

Sementara itu mengenai sanksi administratif terkait gagal disahkannya APBD 2023, Ketua fraksi Merah Putih DPRD Indramayu menilai bahwa DPRD Indramayu dalam posisi yang sesuai dengan ketentuan.

"Tahapan-tahapan pembahasan rancangan APBD 2023 telah dilakukan dan dilalui sesuai jadwal dan mekanisme. Jadi, kita sebagai anggota DPRD tidak dalam posisi abai atau mengindahkan aturan dan perundang-undangan yang ada dalam setiap tahapan persetujuan rancangan APBD," ujarnya.

Baca Juga

Ditunda Dua Kali, KUA PPAS APBD 2023 dan KUPA PPAS APBD Perubahan 2022 Akhirnya Disetujui

Sementara itu, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 dijelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. (safaro)

Editor : Tomi Indra Priyanto