Pengamat Sebut Pansus soal Utang Pemda Kuningan Jangan Malah Tambah Beban Keuangan Daerah

Menurutnya, pembentukan pansus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga tidak relevan lagi, karena di sisi lain pemda tengah dilanda utang miliaran rupiah.

Baca Juga

Ketua DPRD Sambut Baik Pj Bupati Kuningan Meski Bukan Orang yang Diusulkan

“Justru kalau memang hak dewan yang lain tanpa melakukan studi banding, gunakan saja hak itu. Misalnya seperti hak bertanya atau hak interplasi seperti itu lah,” imbuhnya.

Dia menyebut, jika total Rp94 miliar lebih merupakan utang pemda terhadap kontraktor di tahun anggaran 2022. Sedangkan TPP ASN bukan hal wajib bagi pemda, justru sertifikasi guru yang menjadi hal wajib.

“Jadi jangan terburu-buru membentuk pansus, pergunakan hak legislatif untuk bertanya tapi yang tidak mewajibkan keluarnya lagi anggaran. Kalau harus menyerap lagi anggaran untuk studi banding dan lain-lain, justru malah jadi beban anggaran daerah,” tandasnya.

Baca Juga

Dinas Perdana Pj Bupati Kuningan Sambangi Gedung DPRD, Bahas soal APBD 2024

Ia menyebut, jika gagal bayar atau tunda bayar yang menyebabkan utang pemda, bukan saja menjadi tanggung jawab eksekutif. Justru menjadi tanggung jawab pula bagi anggota dewan, khususnya yang duduk di Banggar DPRD Kuningan.(Andri)

Editor : Tomi Indra Priyanto