Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva Nilai UU Pengelolaan Keuangan Haji Perlu Direvisi
Senin, 18 September 2023 | 08:11 WIB
-
Fani Ferdiansyah
Kedua, cara pandang membentuk UU terhadap BPKH dimana UU dibuat aturannya yang begitu sangat rigid. Dia menilai hal ini sebagai bentuk ketakutan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan tata kelola keuangan haji.
"Saya kira kekhawatiran itu perlu, tapi membuat sangat rigid itu akan menyulitkan BPKH. Ada mekanisme lain yang tidak harus serigid itu dalam rangka menghindari salah kelola. Dua hal ini menjadi konsen dalam perbaikan per UU mengenai keuangan haji," tuturnya. (*)
Editor: Tomi Indra Priyanto
Ragam
1 tahun lalu
BPKH dan Rumah Zakat Gelar Program Dakwah Ramadhan di Indramayu
Ragam
2 tahun lalu
Anugerah Jurnalistik 2024, Kisah BPKH Tujuh Tahun Menjaga Amanah
Ragam
2 tahun lalu
Kolaborasi Bersejarah! BPKH Limited Kelola Ratusan Kamar di Hilton Makkah Convention Center
Ragam
2 tahun lalu
BPKH Dukung Sinergi Strategis Bank Muamalat dan Muhammadiyah
Ragam
3 tahun lalu
Jajaki Investasi Baru Haji dan Umroh, BPKH Temui Kamar Dagang Saudi
Ragam
3 tahun lalu
Kepala Humas BPKH Nurul Qoyimah Raih Penghargaan TOP 50 Kartini Humas Indonesia
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
2 hari lalu
Dump Truck Terbakar, Api Sempat Menjalar di Area Lahan Warga
News
2 hari lalu
26 Kendaraan Prajurit dan PNS Kodim Indramayu Diperiksa
News
3 hari lalu
Jaga Ketahanan Pangan di Indramayu, Tanam Jagung Ditargetkan Panen 5 Ton per Hektare
News
3 hari lalu
DLH Indramayu Jelaskan soal Kewenangan Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional
News
4 hari lalu
DLH Indramayu Akui soal Keterbatasan Armada Pengangkut Sampah
News
5 hari lalu