Anggota DPR RI Dedi Wahidi Soroti Kebijakan PPDB Jabar, Sebut KDM Sewenang-wenang

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penambahan Rombongan Belajar (Rombel) dan jalur afirmasi PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah) dalam PPDB 2025 menuai kritik tajam.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi, menyebut kebijakan tersebut bukan hanya merugikan sekolah swasta, tetapi juga melanggar batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kunjungannya ke Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Dedi Wahidi menyayangkan sikap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang dinilai sewenang-wenang dalam membuat kebijakan pendidikan.

"Bukan hanya swasta yang dirugikan. Tapi KDM itu seperti orang Sunda bilang: Bapak Aing tapi Kumaha Aing. Ya, ditabrak aja semua aturan. Misalnya, soal pengaturan Rombel. Padahal SD-SMP itu urusannya bupati/wali kota. SMA-SMK baru gubernur,” tegasnya.

Editor: Tomi Indra Priyanto