Gerakan Rereongan Sapoe Saribu: Wujud Kebersamaan dan Gotong Royong Masyarakat Jawa Barat

INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id - Gotong royong merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar ideologi negara, falsafah hidup, dan jalan hidup bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Nilai-nilai tersebut juga selaras dengan ajaran Sunda, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, dan Silih Wawangi, yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu.

Namun, seiring waktu, semangat kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial mengalami penurunan, sehingga perlu kembali digalakkan secara masif dengan dukungan seluruh instrumen pemerintah dan masyarakat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan bahwa masalah dasar rakyat di Jawa Barat yang paling sering muncul adalah bidang pendidikan dan kesehatan.

“Selama ini, anggaran pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang belum tuntas. Padahal, kebutuhan rakyat yang mendesak seperti seragam, buku, alat tulis, hingga biaya berobat bagi masyarakat tidak mampu sering kali tidak bisa menunggu pencairan dana APBD,” ujar Ono Surono, Rabu, 8 Oktober 2025.

Melihat kondisi tersebut, muncul gagasan Gerakan Rereongan Sapoe Saribu, sebuah gerakan sosial untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat Jawa Barat. 

Gerakan ini diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan warga berpenghasilan menengah ke atas dalam membantu sesama di lingkungan masing-masing.

“Gerakan ini bukan pungutan dan tidak boleh menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola dan pengawasan menjadi poin penting agar tidak muncul opini negatif, apalagi penyalahgunaan dana,” tegas Ono.

Tahapan pelaksanaan Rereongan Sapoe Saribu akan dimulai dari institusi pemerintah terlebih dahulu, kemudian diperluas ke sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum. 

Setiap pihak yang berpartisipasi diwajibkan menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel, diumumkan secara berkala setiap minggu atau bulan, mencontoh sistem pelaporan keuangan di masjid atau mushola yang terbuka bagi publik.

Ono menambahkan, jika gerakan ini berjalan dengan baik, maka penurunan APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tahun anggaran 2026 diharapkan tidak akan berdampak besar terhadap masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

“Intinya, ini adalah gerakan moral dan sosial. Dengan gotong royong, kita ingin membangun kembali semangat solidaritas dan kemandirian warga Jawa Barat,” tutup Ono Surono. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto