Ketua KOMPI Sebut Target Hasil Ikan Nila 140 Ton Menghayal, Tuntut Revitalisasi Tambak Dicabut
INDRAMAYU, iNewsIndramayu.id – Suasana panas menyelimuti aksi unjuk rasa ribuan massa Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) di depan pendopo bupati, pada Kamis (30/4/2026). Dalam aksi tersebut, Ketua KOMPI, Haji Darsem, secara tegas menyuarakan penolakan keras terhadap program revitalisasi tambak Indramayu yang dinilai justru membebani para petambak lokal di kawasan Pantura.
Perlu diketahui bahwa revitalisasi tambak merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang menyasar beberapa wilayah di jalur Pantura, termasuk Kabupaten Indramayu. Program ini bertujuan meningkatkan produksi perikanan nasional melalui modernisasi tambak, namun di lapangan, kebijakan tersebut justru mendapatkan tentangan dari para petambak tradisional yang merasa ruang gerak dan ketenangannya terusik.
Haji Darsem menyatakan bahwa para petambak menginginkan kebebasan dalam mengelola lahan tanpa ada paksaan target tertentu, terutama terkait budidaya ikan nila. Menurutnya, masyarakat pesisir selama ini sudah menjalankan budidaya ikan nila secara mandiri tanpa perlu adanya campur tangan program yang dianggap merugikan posisi petambak.
"Jadi saya memohon kepada Bupati itu revitalisasi cabut aja udah. Harapannya kita ke depannya biar pembudidaya itu hidupnya biar tenang. Jangan sampai tanah kita yang ada di perhutanan itu jangan sampai diganggu terus," ujar Haji Darsem.
Kritik pedas juga dilontarkan Haji Darsem terkait janji pemerintah mengenai hasil produksi ikan nila dari program nasional tersebut. Ia menyebut promosi yang menyatakan satu hektar lahan bisa menghasilkan 140 ton per tahun atau 70 ton per musim adalah angka yang tidak masuk akal bagi para petambak tradisional di Bumi Wiralodra.
Haji Darsem menilai klaim produksi tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta teknis yang dialami para petambak selama bertahun-tahun. Ia menganggap angka tersebut hanyalah sebuah iming-iming yang sulit untuk diwujudkan dalam kondisi riil di lapangan.
"Jangan sampai ada alasan buat budidaya ikan nila yang hasilnya 140 ton 1 hektar itu tuh dalam 1 tahun. Intinya itu tuh kalau menurut saya, menurut kita pembudidaya itu menghayal itu tuh. Menghayal karena terlalu berlebihan lah," tandasnya.
Selain menuntut pembatalan program, massa aksi juga melakukan tindakan simbolis dengan menyerahkan beberapa ekor biawak kepada pihak pemerintah daerah melalui Satpol PP. Penyerahan biawak ini menjadi penutup aksi sebelum massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 11.20 WIB. Para petambak berharap pemerintah daerah lebih mendengarkan aspirasi nyata dari bawah terkait keberlangsungan lahan mereka.
Editor: Tomi Indra Priyanto