KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Anggota DPRD Kuningan, Jawa Barat, sepakat membentuk pansus tunda bayar demi menuntaskan polemik utang pemda di tahun anggaran 2022. Pansus sendiri diketuai langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan, Yudi Budiana.
Dalam keterangan persnya usai pembentukan pansus pada Rabu (15/2/2023) malam, Yudi Budiana menyebut, jika jumlah anggota pansus mencapai 13 orang. Seluruhnya merupakan perwakilan dari setiap fraksi di gedung dewan.
“Personalia pansus ada 13 orang, saya sendiri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Deki Zaenal Mutaqien (Gerindra) serta Dede Sudrajat (PKS) sebagai Sekretaris,” ucapnya.
Dia mengaku, pansus akan segera bekerja dimulai dengan penyusunan jadwal. Nantinya, rapat pansus akan diawali pada Jumat (17/2/2023) nanti.
“Nanti Jumat kita akan menyusun jadwal, karena ada rapat internal komisi dulu. Semua perwakilan fraksi ada, (target) kita akan merumuskan di rapat pansus,” terangnya.
Dia menyebut, jika rapat pansus akan dilakukan setelah dilakukan penyusunan jadwal. “Seperti apa nanti agendanya, akan kita rapatkan di internal pansus,” tukasnya.
Apakah pansus akan bersifat terbuka atau tertutup, Ia mengaku, hal itu akan diputuskan melalui persetujuan anggota pansus. Menurut Yudi, pansus dibentuk untuk menggali akar persoalan sehingga terjadi tunda bayar di tahun anggaran 2022.
“Kemudian namanya sepakat Pansus Tunda Bayar. Kita sepakat apapun namanya, bukan Pansus Gagal Bayar ya, ini untuk tahun anggaran 2022, semuanya (utang pemda, sertifikasi guru, TPP ASN),” bebernya.
Saat ditanya total utang pemda apakah mencapai Rp300 miliar, Ia mengaku, tidak ingin berspekulasi kaitan dengan berapa total utang pemda. “Saya tidak ingin berspekulasi, namun yang disampaikan sekarang terkait progres itu senilai Rp114 miliar,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan lebih menggali kejelasan terkait total utang pemda di internal pansus. Saat ditanya soal harapan agar pansus tidak dipolitisasi, Yudi menegaskan, akan bekerja secara professional.
“Kita akan bekerja profesional, tentu terkait menggali akar persoalan apa terjadinya tunda bayar. Saya juga bicara di paripurna, kalau kita lihat ke belakang, waktu saat menyepakati APBD TA 2022, itu terlihat tidak ada masalah, eksekutif tidak menyampaikan ada indikasi, kalau saya umpamakan itu tidak ada gejala apa-apa, tapi menjelang akhir tahun tiba-tiba sudah stadium 4 kalau saya analogikan penyakit,” ungkapnya.
“Kita kan awalnya menyepakati APBD, selanjutnya kan kewenangan eksekutif. Jadi kan kita percaya saja, karena yang mengajukan adalah eksekutif, masa kita tanya ada tidak uangnya. Soal ada dana atau tidak, kita kan tidak tahu. Artinya saya waktu di Banggar saat menetapkan APBD itu tidak ada masalah, tapi sekarnag malah seperti ini,” pungkasnya.(*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
