Keluhan seputar tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mendominasi hasil reses Fraksi PDIP DPRD Indramayu masa persidangan (MP) I Tahun 2022, disusul kerusakan infrastruktur meliputi jalan, saluran, PJU dan lainnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Indramayu, Tarmudi Atmaja mengatakan keluhan tata kelola penyaluran bansos mendominasi hasil reses teman-teman di lapangan, termasuk dirinya saat reses di daerah pemilihan (Dapil) Indramayu V. Artinya, saat teman-teman melakukan kunjungan kerja (kunker) di masing-masing dapil dari Dapil Indramayu I hingga Dapil Indramayu VI rata-rata menerima keluhan tata kelola bansos, disusul kerusakan infrastruktur, PJU dan lainnya.
Menurutnya, keluhan tata kelola penyaluran bansos itu diantaranya, ada warga yang semestinya mendapatkan bansos tapi tidak dapat, sebalik yang tidak layak malah dapat. Adanya campur tangan dari pemerintah desa dan kualitas sembako program BPNT/rasdog kurang bagus.
Ia tidak menampik saat melakukan kerja di luar gedung DPRD (reses), banyak keluhan yang disampaikan konstituen, namun keluhan tata kelola bansos sangat mendominasi. Keluhan serupa juga diterima teman-teman Fraksi PDIP saat mengisi masa reses MP I 2022.
“Tata kelola penyaluran bansos menjadi sorotan Fraksi PDIP dan akan disampaikan ke bupati/eksekutif melalui pandangan umum fraksi pada saat rapat paripurna DPRD Indramayu,” kata Tarmudi didampingi anggota fraksi PDIP dari Dapil Indramayu VI, Estim Enting usai rapat fraksi di ruang Fraksi PDIP DPRD setempat, Kamis (10/02/2022).
Sementara tujuan reses sambungnya, adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di masing-masing dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan serta melaksanakan fungsi pengawasan. (safaro)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
