Dasuki menyebut, pihaknya telah mengirimkan laporan ke Inspektorat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala desa.
“Satu tuntutannya diskriminasi kepada pelayanan publik. Kedua, terkait dengan korupsi APBD, BUMDes, tanah-tanah Pertamina, dan kami juga sudah melaporkan ke pihak kejaksaan dalam hal ini kajari. Kemarin kami ketemu dari kasi intel itu ada temuan dari pihak kejaksaan cuma prosesnya itu sudah ke Inspektorat,” paparnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman pendopo, beberapa perwakilan warga melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu. Namun, mereka tidak dapat bertemu langsung dengan bupati maupun wakil bupati.
“Dari hasil audensi barusan tadi itu nanti disampaikan ke pak bupati karena kebetulan pak bupati berhalangan hadir. Jadi kami ketemu dengan Asda 1,” pungkasnya. (*)
Editor : Tomi Indra Priyanto
Artikel Terkait
