Genjot Rata-rata Lama Sekolah, Majalengka Perluas Akses Pendidikan Kesetaraan

Elgio Archelino
Kadisdik Majalengka Muhammad Umar Ma'ruf. (Foto: dok. iNewsIndramayu.id)

MAJALENGKA, iNewsIndramayu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka mulai memetakan langkah baru untuk mendongkrak capaian pendidikan. Selain menjaga partisipasi sekolah anak usia dini dan remaja, perhatian kini diarahkan pada warga dewasa yang belum menuntaskan pendidikan dasar dan menengah.

Melalui jalur pendidikan nonformal, Pemkab menyiapkan program Paket B dan Paket C bagi masyarakat usia 25 tahun ke atas. Program berbasis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) itu direncanakan berjalan mulai Juni 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Majalengka Muhammad Umar Ma’ruf mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

"Indikator utama kita itu rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Angka harapan sekolah Majalengka sekarang sudah 12,5 tahun," ujar Umar, Rabu (25/2/2026).

Umar menyampaikan, rata-rata lama sekolah (RLS) di Majalengka pada tahun 2025 ditargetkan 7,5 tahun dan meningkat menjadi 7,75 tahun pada 2026. Namun realisasi hingga akhir 2025 telah menyentuh 7,81 tahun.

"Artinya target 2026 sebenarnya sudah terlampaui. Sekarang kami fokus mengejar target 2027, yaitu RLS 7,95 tahun," katanya.

Ia menjelaskan, tren positif tersebut dipengaruhi menurunnya angka anak tidak sekolah (ATS). Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir seluruh anak usia 7 tahun di Majalengka telah masuk pendidikan formal.

Meski begitu, pekerjaan rumah masih ada pada kelompok usia dewasa yang belum lulus setara SMP maupun SMA. Karena itu, program kesetaraan difokuskan bagi warga berusia 25 tahun ke atas agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

Sebanyak 39 PKBM yang tersebar di 26 kecamatan akan dilibatkan. Sebagian besar lembaga tersebut dikelola swasta dan berada di tingkat desa. Peserta yang terdaftar nantinya difasilitasi melalui skema hibah dari pemerintah daerah.

"Kuota 2026 kami siapkan untuk 1.500 orang. Anggarannya dari APBD, sekitar Rp 1,5 juta per siswa, disesuaikan dengan standar BOS SMP," jelas Umar.

Skema pembelajaran dirancang fleksibel agar tidak mengganggu aktivitas peserta. Kegiatan belajar dilakukan satu kali dalam sepekan, disertai muatan keterampilan hidup.

"Tidak hanya belajar akademik. Kami tambahkan life skill supaya ada dampak langsung. Misalnya pelatihan pertanian, peternakan, bahkan bantuan bibit ayam untuk dipelihara," ucapnya.

Untuk memperkuat program, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti dinas pertanian dan dinas kesehatan. PKBM yang telah bekerja sama akan diarahkan mengakses dukungan lintas sektor sesuai kebutuhan peserta.

"Kami ingin warga tertarik kembali sekolah karena ada nilai tambah. Bukan sekadar ijazah, tapi juga keterampilan yang bisa meningkatkan kesejahteraan," kata Umar.

Saat ini, Pemkab Majalengka tengah menyusun peraturan bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut. "Perbup-nya sedang kami siapkan agar program ini berkelanjutan setiap tahun," pungkasnya. (*)

Editor : Tomi Indra Priyanto

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network