Sekda Kuningan Pastikan Bakal Membayar Utang Pemda secara Bertahap

KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memastikan segera menyelesaikan soal utang pemerintah daerah senilai Rp94 miliar. Bahkan hingga kini, pemda tengah menyelesaikan persoalan tunda bayar dengan beberapa langkah.

“Iya kami tengah melaksanakan penyelesaian  persoalan tunda bayar ini dengan melakukan beberapa langkah,” kata Sekda Kuningan, Dr Dian Rachmat Yanuar dalam keterangan persnya, Rabu (8/2/2023).

Baca Juga

Rincian Utang Pemda Kuningan, Tunggakan BPJS hingga Sertifikasi Guru

Langkah tersebut, lanjutnya, di antaranya melakukan pertemuan dengan seluruh pengguna anggaran atau SKPD untuk memastikan progress dan dokumen pelaksanaan pekerjaan.

“Kemudian dilakukan review oleh pihak Inspektorat terhadap hasil capaian pekerjaan, kemudian ditetapkan melalui SK Bupati sebagai utang mengikat bagi pemda untuk wajib dibayar,” tandasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga bertemu dengan jajaran Komisi DPRD maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kuningan.

Baca Juga

DPRD Kuningan Sebut Pemicu Utang Pemda Akibat Penetapan Target PAD Tidak Terukur

“Kami  telah bertemu dengan Komisi I dan Banggar membahas persoalan ini secara menyeluruh. Pada intinya, setelah kami jelaskan skema penyelesaian tunda bayar dan rencana penjabaran APBD Perubahan, pada umumnya pihak legislatif cukup memahami atas penjelasan yang kami berikan,” katanya.

Berdasarkan saran dan usulan dari Komisi I maupun Banggar DPRD Kuningan, pihaknya telah memberikan dokumen itu dan sudah disampaikan Kepala BPKAD kepada Pimpinan DPRD Kuningan sebanyak 12 set sebagai bahan lebih lanjut oleh legislatif.

“Saya kira proses atau tahapan dan skema yang telah kami sampaikan ini, bisa menjawab persoalan yang telah mencuat saat ini. Mudah-mudahan sesuai keterangan Kepala BPKAD paling lambat April 2023, persoalan tunda bayar akan kami selesaikan secara bertahap,” bebernya.

Baca Juga

DPRD Kuningan Beberkan Hasil Rekomendasi Pansus Terhadap Utang Pemda tahun 2022

Begitu pula persoalan Sertifikasi Guru dan TPP ASN, Ia mengaku, akan dibayarkan secara bertahap pula sesuai cash flow keuangan daerah.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan pihak legislatif dapat menyikapinya. Persoalan ini memang tidak mudah, karena berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, provinsi, dan pusat serta regulasi yang berubah. Butuh pemahaman dan kerja sama yang baik dengan pihak yang terkait,” ungkapnya.

Pihaknya akan berupaya maksimal, sekaligus bekerja keras secara marathon demi penyelesaian persoalan tersebut sebaik mungkin.

Baca Juga

Pembayaran Utang Pemda Kuningan Meleset dari Batas Waktu Akhir April

“Adapun terkait persoalan digulirkan pansus, kami menyerahkan sepenuhnya dan menghargai apapun keputusan yang diambil oleh legislatif. Tentu semua ini ada hikmahnya bagi kita semua, sebagai bahan perbaikan untuk Kuningan yang lebih baik di masa akan datang,” pungkasnya.(Andri)

Editor : Tomi Indra Priyanto