Panwaslu Darma Perketat Pengawasan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 hingga TPS

KUNINGAN,iNewsIndramayu.id – Pengawasan logistik di Pemilu 2024 menjadi hal penting yang mesti dilakukan. Hal ini bertujuan memastikan proses pemilu dapat berjalan lancar, adil, dan transparan.

Langkah tersebut menjadi komitmen pengawas pemilu khususnya di Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebab logistik ini erat kaitannya dengan pemilih, serta hak penyampaian terhadap hak politik warga negara.

Baca Juga

Panwaslu Darma Warning Tim Sukses Caleg di Kuningan Tak Sembarangan Pasang APK

Ketua Panwaslu Darma, Jajang Arifin dalam keterangan persnya, Kamis (14/12), mengatakan, jika kondisi objektif pemenuhan logistik Pemilu 2024 di Kecamatan Darma, dari total 19 desa terdapat 165 TPS dengan jumlah DPT 41.087 pemilih. Hal ini merujuk pada Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Kuningan nomor 220/PL.01.2-BA/3/2023 tentang Rekapitulasi DPT.

“Oleh sebab itu, langkah-langkah penguatan pengawasan akan dilakukan dalam tahap distribusi logistik pemilu dari tingkat kecamatan ke tingkat desa. Bahkan sampai ke tingkat TPS di seluruh wilayah kerja Kecamatan Darma,” ungkapnya.

Dengan peran vitalnya itu, lanjutnya, maka perlu dirumuskan berbagai langkah pengawasan dan tindakan proaktif, agar memastikan kepatuhan dan ketepatan dalam manajemen logistik pemilu. Secara garis besar, KPU bersama Kemendagri dan Bawaslu telah menyusun strategi lintas sektor yang komprehensif dalam pengawasan logistik pemilu.

“Langkah-langkah tersebut mencakup pengadaan, distribusi, dan pengelolaan logistik pemilu untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan,” ujarnya.

Maka pada pengawasan tersebut, pihaknya tentu akan dibantu oleh PKD sesuai wilayah kerjanya. Sekaligus didukung Pengawas TPS (PTPS) yang akan mengawal proses pengawasan di masing masing TPS.

“Dalam hal pengawasan logistic, sudah tentu PKD harus melakukan mapping terlebih dahulu terhadap jumlah kebutuhan logistik pemilu, jumlah DPT tiap desa, serta kebutuahan logistik lain. Agar proses pengawasan tersebut dapat dilakukan secara komprehensif dan terpenuhinya aspek tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat waktu,” kata Jajang didampingi Anggota Komisioner Panwaslu Darma yakni Eeng Hidayat SPdI dan Idris SPd.

Dia menjelaskan, selain memastikan hal-hal diatas, PKD juga harus memperhatikan proses penyebaran logistik berjalan dengan aman. Adapun pemenuhan logistik sendiri diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainya dalam pemilu.

“Pada pasal 3 berkaitan dengan perlengkapan pemungutan suara yakni terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos pilihan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS/TPSLN). Logistik tersebut merupakan jenis yang harus tersedia di TPS,” paparnya.

“Dan dapat dipastikan setiap KPPS akan mendapatkan surat suara lebih atau melebihi dari jumlah DPT yang telah ditetapkan di setiap TPS, itu diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara di setiap TPS, sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2 persen dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing masing jenis surat suara pemilu,” imbuhnya.

Menurutnya, berdasarkan data PPK Darma terkait sejauh mana estimasi dan jenis logistik yang akan didapatkan atau diterima ke depan untuk kebutuhan pemilu di Kecamatan Darma, ada sebanyak 825 kotak suara dan 41.909 lembar surat suara termasuk cadangan untuk setiap jenis surat suara.

Pihaknya mengimbau, peserta pemilu dan masyarakat umum agar berperan aktif dalam memastikan secara khusus tepat jenis dan tepat jumlah logistik pemilu. Keterlibatan mereka dalam melakukan pengawasan dan melaporkan potensi pelanggaran terhadap aturan logistik pemilu, akan menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam menjamin keberlangsungan proses pemilu yang bersih dan adil.

“Dengan demikian, melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, diharapkan bahwa pengawasan logistik pemilu yang efektif akan dapat membawa Indonesia menuju pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” tutupnya.(*)

Editor : Tomi Indra Priyanto