Mantan Ketua KPU Sebut Sirekap Meresahkan Masyarakat, Minta Publik Diberi Penjelasan

JAKARTA, iNewsIndramayu.id - Mantan Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan aplikasi Sirekap milik KPU meresahkan masyarakat. Meski demikian, Ilham mengakui aplikasi tersebut tidak dijadikan acuan untuk menghitung hasil resmi Pemilu.

"Sesungguhnya yang digunakan adalah sebetulnya rekap manual untuk dijadikan hasil resmi. Tetapi memang ini meresahkan," kata Ilham kepada iNews Media Group, Jumat (15/2/2024).

Baca Juga

Begini Kata KPU Soal KPPS yang Masih Susah Login Sirekap Jelang Pemilu

Ilham menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengetahui di mana kesalahan Sirekap. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan keresahan di tengah masyarakat.

"Masyarakat tidak tahu kemudian apa kesalahan sesungguhnya yang terjadi. Ini yang membuat masalah curiga resah dan sebagainya," katanya.

Ilham pun meminta KPU untuk menjelaskan permasalahan terkait aplikasi Sirekap. Menurutnya, KPU harus menunjukkan profesionalitasnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Baca Juga

Panwascam Pasaleman Komitmen Pantau dan Awasi Distribusi Logistik Pemilu

"Walaupun ini bukan hasil resmi ini soal profesionalitas harusnya lembaga resmi menyampaikan informasi yang valid tapi ini yang terjadi harapan masyarakat jadi down terhadap keterbukaan informasi ini kok berbeda jauh," tuturnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak DPR untuk memanggil KPU. Panggilan itu ditujukan agar DPR RI dapat mengurai masalah dalam proses input data suara di dalam Sirekap KPU.

"Saya kira kita juga memiliki DPR, Nah saya kira DPR khususnya komisi yang berkepentingan atau yang bertanggung jawab terhadap area ini," kata Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, Jumat.

Baca Juga

Gaji Ketua dan Anggota KPU, Segini Nominalnya

Kara menyebut panggilan itu ditujukan untuk mengurai segala persoalan atas kejanggalan dalam proses input data suara yang telah beredar di media sosial (medsos). Baginya, Sirekap memiliki peran yang strategis untuk menjamin adanya transparansi dari data suara dan menghindari ada banyak tuduhan dugaan terjadi kecurangan pemilu di level yang terstruktur sistematis dan masif (TSM).

"Kita tidak menginginkan adanya situasi di mana transparansi ini dihilangkan, karena apa? Karena itu tadi kita ingin menginginkan sebuah pemilu yang transparan," tuturnya. (*) 

Editor : Tomi Indra Priyanto